Perkuat Hulu Migas, Pertamina Didorong Ekspansi ke Luar Negeri

INFORMASI.COM, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menegaskan pentingnya kedaulatan maritim dan energi. Untuk itu, Indonesia harus mempersiapkan kebutuhan energi sejak dini.

Pernyataan tersebut disampaikan Pejabat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Sora Lokita dalam Dalam Focus Group Discussion investor hulu migas, Senin (23/9/2024). Sora menyebut, jika Indonesia tidak mempersiapkan kebutuhan energi sejak dini, maka upaya mencapai kedaulatan energi akan sulit diwujudkan.

Dalam paparannya, Sora menggarisbawahi tiga pilar utama yang menjadi fokus kementerian dalam mengamankan pasokan energi masa depan.

Pertama, optimalisasi industri migas, baik di dalam negeri maupun melalui akuisisi cadangan migas di luar negeri.

Kedua, transisi menuju energi hijau seperti biofuel, yang diharapkan dapat meningkatkan ketahanan energi jangka panjang.

Migas Masih jadi Penyumbang Utama Peningkatan Impor dalam 8 Bulan

Ketiga, penguatan rantai pasokan di luar negeri dengan mencari lahan sumur baru dengan kolaborasi SKK Migas serta BUMN khususnya Pertamina.

“Harus ada regulasi khusus yang bisa membuat BUMN-BUMN kita yaitu Pertamina menjadi global player tanpa mesti takut kakinya terjerat oleh aspek hukum di dalam negeri,” ujar Sora.

Dalam upaya meningkatkan iklim investasi migas di Indonesia, pemerintah telah membentuk task force yang bertugas menyelesaikan 11 isu utama yang menghambat perkembangan sektor ini.

Menurut pernyataan Lokita, task force ini bekerja secara efektif, meskipun tidak memiliki landasan hukum formal.

Lokita menegaskan pentingnya kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama.

"Hal ini harus menjadi catatan kursial, yaitu adalah bagaimana kita meningkatkan public-private collaborationnya, jadi antara government dengan BUMN menjadi titik kunci,” kata Lokita.

Menakar Hilirisasi Migas: Dominasi PMA dan Kurangnya Koordinasi Antarsektor

Ia menjelaskan bahwa keberhasilan task force dalam menyelesaikan isu-isu yang ada merupakan hasil dari komitmen dan kerjasama yang kuat.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pembinaan Hulu Migas Kementerian ESDM, Ariana Soemanto, mengusulkan sejumlah langkah strategis yang dapat diambil perusahaan untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Salah satu tawaran menarik adalah menjalin kemitraan dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) untuk blok migas baru, dengan skema bagi hasil yang menarik, yaitu 50% untuk kontraktor.

Ariana menjelaskan bahwa berdasarkan peraturan baru mengenai gross split, perusahaan dapat memperoleh hingga 75% dari pendapatan kotor di luar pajak untuk blok baru.

"Fasilitas untuk eksplorasi di blok baru juga memungkinkan pemilihan antara skema gross split atau cost recovery," kata Ariana mengungkapkan.

Selain itu, bagi blok yang sudah ada, ada insentif khusus bagi K3S untuk dinikmati, yang diharapkan dapat memberikan dorongan lebih lanjut bagi investasi.

Inisiatif ini diharapkan dapat mempercepat aliran investasi dan menciptakan iklim usaha yang lebih baik di sektor hulu migas, mendukung Indonesia dalam mencapai target energi yang berkelanjutan.