Deflasi 5 Bulan Beruntun, Sinyal Buruk Ekonomi yang Terus Dibantah Pemerintah
Ilustrasi deflasi. (Dokumen Fakta.com)
INFORMASI.COM, Jakarta - Indonesia tengah dalam kondisi deflasi lima bulan beruntun. Namun, ketimbang khawatir, pemerintah justru sibuk menepis bahwa fenomena tersebut dengan menyebut bukan tren bahaya.
Seperti diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), deflasi sudah terjadi Mei 2024. Adapun per September 2024 berada di level 0,12%.
Ini rinciannya:
Menurut Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, fenomena tersebut merupakan sinyal buruk bagi perekonomian karena biasanya deflasi terjadi maksimal hanya dua bulan berturut-turut.
“Misal setelah hari raya Idul Fitri, yang saat bulan puasa dan hari raya terjadi inflasi yang relatif tinggi. Maka satu atau dua bulan berikutnya, harga-harga berangsur turun atau deflasi,” kata Awalil kepada Fakta.com, Kamis (10/10/2024).
Deflasi Lagi, Jokowi: Harga Barang Turun atau Daya Beli Berkurang?Lain kata keluar dari mulut Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Menurutnya, deflasi yang terjadi lima bulan beruntun bukanlah sinyal negatif. Karena, kata dia, hal tersebut lebih disebabkan oleh harga pangan yang relatif menurun.
"Menurut saya, ini suatu perkembangan positif, terutama terhadap daya beli masyarakat," kata Sri Mulyani dikutip Antara, Jumat (4/10/2024).
Menanggapi hal tersebut, Awalil berujar, penurunan harga pangan hanya akan menyumbang deflasi satu sampai dua bulan saja. Pasalnya, inflasi dihitung atas perkembangan 800-an komoditas barang dan jasa.
“Meski komoditas pangan memberi bobot terbesar, namun tidak segalanya dan tidak semua harga pangan sempat naik tinggi dan kemudian turun tajam,” kata Awalil menambahkan.
Menurutnya, tidak cukup data untuk menyimpulkan bahwa penurunan harga panganlah yang menyebabkan deflasi terjadi hingga lima bulan berturut-turut.
Deflasi 5 Bulan Beruntun, Sri Mulyani Beri Tanggapan BeginiAwalil juga bilang, kebijakan moneter yang beberapa waktu terakhir cukup kontraktif turut menjadi penyebabnya. Bukan dalam artian konvensional jumlah uang beredar, tetapi peredaran uang kurang lancar. Walhasil, uang tidak cukup mengucur hingga sektor riil atau di masyarakat luas.
“Indikasinya antara lain adalah kepemilikan SBN yang amat besar oleh BI dan Bank, serta belum signifikannya pengucuran kredit baru,” pungkasnya.
Bagikan:
Komentar (0)
Login to comment on this news