PR Tim Ekonomi Prabowo: Kesenjangan Layanan Keuangan

INFORMASI.COM, Jakarta - Tim ekonomi kabinet baru presiden terpilih Prabowo Subianto punya banyak pekerjaan rumah. Salah satunya soal kesenjangan pada sektor keuangan nasional.

Menurut Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah Rejalam, saat ini ada gap antara populasi yang kurang terlayani dengan layanan keuangan yang mudah diakses di Indonesia.

“Akses terhadap layanan keuangan tetap menjadi hambatan signifikan bagi banyak orang Indonesia, terutama mereka yang berada di daerah pedesaan dan berpenghasilan rendah,” kata Piter Abdullah Rejalam dikutip Antara, Selasa (15/10/2024.

Piter menjelaskan, sudah menjadi kebutuhan mendesak bagi pemerintah baru untuk memprioritaskan inklusi keuangan demi merevitalisasi dan memajukan lanskap ekonomi nasional.

“Kabinet baru harus menerapkan kebijakan yang memfasilitasi akses keuangan bagi populasi yang kurang terlayani dengan layanan keuangan yang mudah diakses di Indonesia ini,” ujarnya.

Literasi dan Inklusi Masih jadi Tantangan Pengembangan Jasa Keuangan

Piter menuturkan bahwa dengan menjembatani kesenjangan akses keuangan, pemerintah baru dapat merangsang kewirausahaan, meningkatkan produktivitas, dan berkontribusi pada ketahanan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

Ia menuturkan bahwa salah satu kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintahan baru untuk mengatasi kesenjangan tersebut adalah peningkatan inklusi dan penguatan akses keuangan digital yang inovatif.

Untuk mendukung hal tersebut, ia mengatakan bahwa peran lembaga keuangan yang inovatif menjadi semakin penting.

Dengan memanfaatkan beragam inovasi teknologi, seperti kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan machine learning, pelaku industri jasa keuangan dapat mentransformasi aksesibilitas layanan keuangan dan menjadikannya lebih mudah dijangkau oleh para pelaku UMKM serta masyarakat yang kurang terlayani.

Jokowi Minta OJK Dorong Kredit UMKM serta Literasi dan Inklusi Keuangan

Dengan memprioritaskan inisiatif yang memanfaatkan teknologi dan mempromosikan inklusivitas, Piter mengatakan bahwa pemerintah dapat membuka jalan menuju masa depan keuangan yang lebih adil, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas ekonomi negara.

“Mempromosikan inklusivitas melalui layanan keuangan digital tidak hanya meningkatkan kehidupan individu tetapi juga mendorong pembangunan ekonomi di Indonesia,” tutur Piter.

Sebelumnya, meski total aset dan kapitalisasi industri jasa keuangan terbilang besar secara nominal, tetapi kontribusinya terhadap perekonomian masih tergolong kecil.

Fakta tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar belum lama ini. Menurut pemaparannya, total aset dan kapitalisasi jasa industri keuangan mencapai Rp34.000 trililun.

"Sekalipun memang terlihat sangat besar secara nominal, namun jika rasionya terhasap PDB dibandingkan dengan negara ASEAN lain, maka masih terlihat kecil," kata Mahendra menambahkan.

Sebagai tambahan informasi, berdasarkan Survei Literasi dan Inklusi Keuangan 2024 oleh OJK dan BPS, tingkat inklusi keuangan Indonesia sebesar 75% dan literasi keuangan di angka 65,43%.

Adapun tahun ini pemerintah menargetkan angka literasi keuangan sebesar 90%.