Kebijakan Moneter Bank Indonesia Belum Optimal Menyasar Sektor Riil

INFORMASI.COM, Jakarta - Kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap sektor riil. Pasalnya, dalam beberapa tahun terakhir, BI lebih mengutamakan stabilitas nilai tukar dan return investasi, alih-alih aliran modal ke sektor riil yang dapat turun ke kelas pekerja.

Hal tersebut disampaikan Direktur Riset Bright Institute, Muhammad Andri Perdana kepada Fakta.com, Rabu (16/10/2024). Menurutnya, bahkan ketika catatan rekor deflasi dan PHK seperti ini, arah intervensi kebijakan BI masih belum signifikan dirasakan sektor riil.

“BI selalu menjaga spread antara obligasi yield SBN dan US Treasury selalu tinggi, padahal kondisi ini terus menekan pendapatan rumah tangga dan lapangan kerja yang seharusnya lebih menjadi prioritas saat ini,” kata Andri.

Deflasi Lagi, Jokowi: Harga Barang Turun atau Daya Beli Berkurang?

Di samping itu, Andri mengatakan BI tidak menggunakan indikator tingkat pengangguran sebagai indikator utama yang setara dengan stabilitas rupiah, tidak seperti bank sentral Amerika Serikat. Namun, BI justru banyak mengekor bank sentral Amerika Serikat dalam sikap kebijakannya.

“Sehingga di Indonesia dampaknya menjadi mengenyampingkan kondisi ketenagakerjaan dalam negeri dan mengutamakan indikator sektor keuangan,” pungkas Andri.

Dihubungi terpisah, Dosen Ekonomi Moneter Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Aswin Rivai mengungkap selama ini publik jarang menyoroti aspek-aspek strategis dari Bank Indonesia yang melampaui kebijakan suku bunga atau inflasi.

“Seringkali dampak kebijakan moneter terhadap ketimpangan sosial-ekonomi kurang dieksplorasi. Padahal, ini bisa membantu memahami dampak kebijakan terhadap kelompok masyarakat rentan,” ujar Aswin.

Dewan Gubernur Bank Indonesia. (Tangkapan layar)

Sebelumnya, Ekonom Senior, Awalil Rizky pernah mengungkap, belakangan ini kebijakan suku bunga yang ketat berimplikasi kepada tersendatnya aliran modal untuk sektor riil.

“Uang tidak cukup mengucur hingga sektor riil atau di masyarakat luas,” kata Awalil kepada Fakta.com, belum lama ini.

Di samping itu, Awalil mengkritik porsi kepemilikan SBN oleh Bank Indonesia dan perbankan yang cukup besar. Menurutnya, hal itu juga turut andil dalam tersendatnya penyaluran kredit ke sektor riil.

Selain dampak ke sektor riil, intervensi kebijakan moneter juga belum mampu menurunkan tingkat ketimpangan di Indonesia. Seperti diketahui, meski pemerintah mengklaim ketimpangan telah menurun jika dinilai dari indeks gini, tetapi jika dilihat dari data Dana Pihak Ketiga (DPK), maka tingkat ketimpangan di Indonesia memiliki tren meningkat.

Restrukturisasi Kredit UMKM, Teten Singgung soal Daya Beli hingga Tren Deflasi

Hal tersebut disampaikan oleh Ekonom Senior Awalil Rizky dalam rilis asesmen Bright Institute terhadap kebijakan ekonomi di era Joko Widodo, Selasa (15/10/2024).

Dalam kesempatan itu, Awalil menyampaikan bahwa berdasarkan data BPS, rekening dengan dana di bawah Rp100 juta yang jumlahnya mencapai 569,37 juta rekening per April 2024 totalnya bernilai Rp1.053 triliun, atau naik 78%dari Oktober 2014.

Sedangkan rekening dengan dana lebih dari Rp5 miliar, yang jumlahnya hanya 137.603 rekening, nilainya mencapai Rp4.628 triliun atau naik semakin jauh 154%.

“Pertumbuhan kekayaan kelas atas jauh lebih tinggi dibandingkan kelas bawah yang membuat ketimpangan hartanya semakin melebar menjauh,” kata Awalil.