Trump Gunakan Hukum Abad ke-18 untuk Deportasi Geng Venezuela, Pengadilan Uji Keabsahannya

INFORMASI, Jakarta - Pada Senin (1/7), Departemen Kehakiman AS dan the American Civil Liberties Union (ACLU) berdebat di depan Pengadilan Banding Federal untuk pertama kalinya mengenai apakah Presiden Trump bisa menggunakan undang-undang dari abad ke-18, yakni Alien Enemies Act, untuk mendeportasi ratusan imigran yang dituduh terkait dengan geng asal Venezuela, Tren de Aragua.

Siapa itu Tren de Aragua?

• • Tren de Aragua adalah geng jalanan asal Venezuela yang terlibat dalam berbagai kegiatan kriminal serius, termasuk perdagangan narkoba, pemerasan, perampokan, dan perdagangan senjata.
• • Geng ini telah memperluas operasinya ke berbagai negara di Amerika Latin, seperti Kolombia, Ekuador, dan Brasil, dan dikenal karena kekerasan serta penguasaan wilayah.
• • Tren de Aragua tidak hanya beroperasi di Venezuela, tetapi juga mengendalikan area di negara-negara lain, mengambil alih kompleks apartemen dan menjalankan "hukum mereka sendiri."

Mengapa Ini Penting?

Kasus ini berpotensi sampai ke Mahkamah Agung, karena pengadilan banding Sirkuit Kelima akan memutuskan apakah penggunaan Alien Enemies Act untuk deportasi ini sah secara hukum.

Apa itu Alien Enemies Act?

• • Alien Enemies Act disahkan pada 1798 oleh Presiden John Adams dan Kongres Amerika Serikat. UU ini muncul di tengah ketegangan internasional antara AS dan negara-negara Eropa, khususnya Prancis, yang pada saat itu tengah mengobarkan perang dengan negara-negara Eropa.
• • Kata "alien" merujuk pada warga negara asing yang tinggal di AS. Karena ketegangan dengan Prancis saat itu, ada rasa takut bahwa warga negara Prancis yang tinggal di AS mungkin dapat menjadi agen atau simpatisan yang mendukung kebijakan Prancis yang berlawanan dengan kepentingan AS.
• • Alien Enemies Act memberikan kewenangan kepada presiden untuk menahan dan mendeportasi warga negara dari negara musuh yang dianggap dapat mengancam keamanan nasional.
• • Sepanjang sejarah, UU ini hanya diterapkan tiga kali, yakni saat Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan Perang Korea.

Argumen Utama:

• • ACLU berpendapat bahwa Trump salah besar dengan menganggap geng Tren de Aragua sebagai ancaman militer. Lee Gelernt dari ACLU menyatakan bahwa mengklasifikasikan geng sebagai invasi bersenjata berlebihan dan lebih tepat ditangani melalui sistem peradilan pidana.
• • Departemen Kehakiman AS menegaskan bahwa mereka memiliki bukti bahwa Tren de Aragua berencana melakukan pembunuhan di AS dan memiliki kehadiran di 40 negara bagian.

Apa yang diperdebatkan?

Panel Hakim Pengadilan Banding Sirkuit Kelima mempertanyakan apakah penguasaan apartemen oleh Tren de Aragua dapat dianggap sebagai invasi atau serangan predator. Dengan beberapa hakim menunjukkan bahwa definisi ini bisa terlalu luas untuk mencakup kelompok kriminal biasa.

Apa Tindak Lanjutnya?

Pengadilan juga akan memutuskan apakah imigran Venezuela yang kini ditahan tersebut diberi waktu yang cukup untuk menggugat keputusan deportasi mereka. Kementerian Kehakiman menyarankan tujuh hari, sementara ACLU meminta 30 hari.

Apa Dampak Jika Pemakaian Alien Enemies Act Dibenarkan?

Jika pengadilan banding membenarkan penggunaan Alien Enemies Act untuk deportasi, dampaknya bisa cukup besar:

• • Preseden Hukum Baru: Ini akan menciptakan preseden yang memungkinkan pemakaian hukum ini lebih luas di masa depan. Dengan adanya kebijakan yang lebih fleksibel, pemerintah bisa lebih mudah mengusir individu yang dianggap berbahaya, bahkan jika ancaman tersebut tidak seberat ancaman militer.
• • Kebijakan Imigrasi yang Lebih Ketat: Penggunaan Alien Enemies Act dapat memperkuat kebijakan imigrasi yang lebih agresif, mengarah pada penerapan undang-undang ini dalam konteks yang lebih luas, terutama terkait dengan kelompok kriminal transnasional seperti geng.
• • Tantangan Hubungan Internasional: Keputusan ini juga bisa memperburuk hubungan AS dengan Venezuela dan negara-negara lain yang memiliki diaspora besar di AS, meningkatkan ketegangan politik terkait kebijakan imigrasi.
• • Reaksi Internasional dan Hak Asasi Manusia: Penggunaan hukum ini akan memicu kritik dari kelompok hak asasi manusia yang mungkin melihatnya sebagai pelanggaran terhadap hak individu dan perlakuan adil. Penggunaan hukum ini juga bisa meningkatkan ketegangan internasional dan memicu kecaman terhadap AS.

(NYT/CBS/CHN)