Trump Ancam Tambah Tarif 10% untuk Negara Pendukung BRICS

Trump Ancam Tambah Tarif 10% untuk Negara Pendukung BRICS
Ilustrasi, Presiden AS Donald Trump (Foto: Doc. White House)

INFORMASI.COM, Jakarta - Pada Sabtu (6/7/2025), Presiden AS Donald Trump mengumumkan rencana pemberlakuan tarif tambahan 10% bagi negara mana pun yang dianggap mendukung kebijakan "anti-Amerika" dari kelompok BRICS.

Negara mana pun yang mendukung kebijakan anti-Amerika dari BRICS akan dikenakan TARIF TAMBAHAN 10%. Tidak ada pengecualian untuk kebijakan ini.

— Presiden AS Donald Trump

Apa yang Terjadi?

  • Ancaman diungkapkan Trump melalui platform media sosial Truth Social.
  • Pernyataan ini dilontarkan tanpa menyebut kebijakan spesifik apa yang dianggap “anti-Amerika”.
  • Pernyataan Trump ini bersamaan dengan deklarasi bersama peserta KTT BRICS di Rio de Janeiro yang mengecam proteksionisme unilateral.
  • KTT BRICS juga menyuarakan kritik terhadap kenaikan tarif sepihak yang dianggap merusak ekonomi dunia.
  • Meskipun tidak menyebut AS secara langsung, arah kritik jelas ditujukan ke Washington.

Zoom In

  • Kelompok BRICS sedang giat mendorong sistem internasional yang lebih adil.
  • Kelompok beranggotakan 11 negara ini menolak dominasi negara-negara besar.
  • BRICS juga mendukung dedolarisasi dan reformasi lembaga keuangan global seperti IMF dan Bank Dunia.

Mengapa Ini Penting?

  • Ancaman tarif baru berpotensi memperuncing ketegangan dagang dan memukul ekonomi negara berkembang yang tergabung dalam BRICS.
  • Ancaman ini memberikan tekanan pada Global South, yang mencakup negara-negara besar seperti China, India dan Rusia.
  • Pemerintahan Trump sebelumnya sudah mengumumkan tarif besar pada April lalu, dengan jeda 90 hari yang akan berakhir pada 10 Juli 2025.
  • Ancaman tambahan tarif memperkeruh proses negosiasi dagang yang tengah berlangsung.

Ancaman tarif dari Trump menunjukkan pendekatan unilateralisme dagang masih menjadi ciri khas-nya. BRICS, sebaliknya, terus memperkuat posisi Global South dengan narasi multipolar dan anti-hegemoni. (Nairametrics/Reuters)

BAGIKAN

Popular

DATA
UPDATES