Guncangan Politik Thailand: Thaksin Dipenjara, Pheu Thai Melemah

INFORMASI.COM, Jakarta - Mahkamah Agung Thailand pada Selasa (9/9/2025) memutuskan mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra harus menjalani hukuman satu tahun penjara. Putusan ini menilai penahanan Thaksin di ruang VIP sebuah rumah sakit sebagai pengganti penjara adalah tindakan yang tidak sah, menjadi pukulan terbaru bagi keluarga politik paling dominan di Thailand dalam dua dekade terakhir.
Putusan Mahkamah Agung
- •Majelis hakim yang terdiri dari lima orang menyatakan Thaksin secara sengaja memperpanjang masa tinggal di rumah sakit.
- •Pengadilan menegaskan tanggung jawab tidak sepenuhnya ada pada tim medis, tetapi juga pada Thaksin sendiri.
- •Thaksin menerima keputusan pengadilan dan menyatakan akan tetap tabah.
- •Mantan miliarder itu terlihat menanggalkan jasnya sebelum masuk ke mobil tahanan.
“ Hari ini saya mungkin tidak lagi memiliki kebebasan, tetapi saya tetap memiliki kebebasan berpikir untuk menciptakan manfaat bagi negara dan rakyat. ”
— Mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra.
Dinasti Politik Shinawatra Diuji
- •Putusan ini datang hanya 11 hari setelah putrinya, Paetongtarn Shinawatra, dicopot dari jabatan perdana menteri oleh pengadilan.
- •Paetongtarn adalah perdana menteri keenam dari keluarga Shinawatra atau sekutu mereka yang dijatuhkan lewat mekanisme hukum atau intervensi militer.
- •Runtuhnya pemerintahan Paetongtarn membuka jalan bagi Anutin Charnvirakul yang terpilih sebagai perdana menteri melalui parlemen, sebuah kekalahan memalukan bagi Pheu Thai.
Riwayat Kasus Thaksin
- •Thaksin kembali ke Thailand pada 2023 setelah 15 tahun hidup di pengasingan.
- •Ia awalnya divonis delapan tahun penjara atas kasus konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan, namun kemudian mendapat pengampunan raja sehingga hukumannya dipotong menjadi satu tahun.
- •Selama enam bulan masa hukumannya, Thaksin tidak pernah benar-benar berada di penjara, melainkan dirawat di ruang VIP rumah sakit dengan alasan sakit jantung dan nyeri dada.
- •Kondisi ini memicu kemarahan publik dan tudingan adanya perlakuan istimewa.
Putusan terbaru ini menandai fase baru dalam perjalanan hukum dan politik Thaksin Shinawatra, sekaligus menambah babak lain dari gejolak dinasti politik Shinawatra. Dengan Pheu Thai yang kian terpojok dan lawan politik semakin dominan, lanskap politik Thailand memasuki periode ketidakpastian yang semakin dalam. (The Straits Times)