Spanyol Sebut Nicolas Maduro Diktator, Venezuela Tarik Dubes dari Madrid

INFORMASI.COM, Jakarta - Hubungan Spanyol dan Venezuela memanas. Baru-baru ini, Venezuela menarik pulang duta besarnya dari Spanyol. Apa pasal? Ternyata, gara-gara ucapan Menteri Pertahanan Spanyol, Margarita Robles.

Pada satu acara publik, Kamis (12/9/2024), Robles keceplosan menyebut pemerintahan Venezuela di bawah Presiden Nicolas Maduro merupakan kediktatoran. Corak pemerintahan Maduro yang diktator itu, kata Robles, menyebabkan migrasi massal penduduk Venezuela ke luar negeri.

Pemerintah Venezuela tentu merasa dongkol. Bukan cuma Dubes Venezuela yang ditarik dari Madrid, atas komentar Menhan Robles itu Venezuela juga memanggil Duta Besar Spanyol di Karakas pada hari yang sama.

"Merespons pernyataan tidak pantas, intervensi, dan kurang sopan dari Menteri Spanyol Margarita Robles," kata Menteri Luar Negeri Venezuela, Yvan Gil, melalui sebuah telegram dilansir pada Jumat (13/9/2024).

Pernyataan Robles itu, ujar Menlu, menunjukkan kemunduran hubungan antara kedua negara dan karena itu Venezuela memutuskan untuk menarik Dubes Venezuela untuk Spanyol Gladys Gutierrez untuk berkonsultasi.

Sementara itu pada Rabu (11/9), Ketua Parlemen Venezuela Jorge Rodriguez meminta para anggota parlemen untuk mengesahkan resolusi pemutusan hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Spanyol.

Permintaan itu disampaikan Rodriguez setelah kongres Spanyol mendesak pemerintah untuk mengakui Edmundo Gonzalez sebagai presiden Venezuela.

Spanyol pada awal pekan ini membenarkan bahwa pihaknya memberikan suaka kepada Gonzalez. Spanyol bahkan menerbangkan dia keluar dari Venezuela dengan menggunakan pesawat militer atas izin keluar dari otoritas di Karakas.

Politisi itu sendiri diburu di Venezuela atas tuduhan campur tangan dalam pemilihan dan penghasutan kekerasan di jalanan.

Gonzales tiba di pangkalan militer di Madrid dengan ditemani oleh istrinya, juga oleh Menteri Luar Negeri Spanyol Diego Martinez Belio.

Rakyat Venezuela memberikan suara dalam pemilihan presiden pada 28 Juli, saat Nicolas Maduro dinyatakan sebagai pemenang dengan lebih dari 51 persen suara.

Pihak oposisi mengeklaim kemenangan besar dengan mengutip lembar penghitungan yang mereka peroleh dari pusat-pusat pemungutan suara di seluruh negeri.

Tindakan itu memicu protes besar dari pihak oposisi. Ribuan orang ditahan dengan tuduhan merusak infrastruktur negara, menyampaikan ujaran kebencian, dan terorisme. (ANT/Sputnik/OANA)