Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Didesak Mundur Usai Keluarkan Dekrit Darurat Militer

INFORMASI.COM, Jakarta – Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol didesak untuk mundur setelah ia mengeluarkan dekrit darurat militer, Rabu (4/12/2024).

Dikutip dari Channel News Asia, Rabu, langkah mendadak ini memicu kritik tajam dari parlemen dan masyarakat, yang menilai tindakan tersebut berlebihan dan inkonstitusional.

Deklarasi itu semula bertujuan untuk melarang aktivitas politik dan menyensor media, dengan alasan ancaman dari Korea Utara dan kelompok pro-Pyongyang. Namun, penolakan keras datang dari parlemen.

Dalam mosi darurat yang disetujui secara bulat oleh 190 dari 300 anggota parlemen, termasuk dari partai Presiden Yoon sendiri, mereka menuntut pencabutan darurat militer tersebut.

Partai Demokrat yang memimpin oposisi mendesak Yoon untuk mundur atau menghadapi pemakzulan.

“Sudah jelas bahwa Presiden Yoon tidak mampu lagi menjalankan negara ini secara normal. Ia harus segera mengundurkan diri,” ujar anggota senior parlemen dari Partai Demokrat, Park Chan-dae.

Enam partai oposisi mengumumkan rencana mengajukan RUU pemakzulan pada Rabu, dengan pemungutan suara dijadwalkan pada Jumat atau Sabtu.

Pesawat Pengebom AS Latihan Bareng Korsel dan Jepang, Tanggapi Uji Coba Rudal Korut

Kericuhan di Parlemen

Saat pasukan bersenjata mencoba mengambil alih gedung parlemen, terjadi perlawanan sengit dari staf dan pengunjuk rasa. Pegawai parlemen bahkan menggunakan alat pemadam kebakaran untuk menghalau pasukan.

Di luar gedung, massa yang memprotes tindakan presiden bersorak gembira setelah darurat militer dibatalkan.

“Kami menang!” teriak seorang demonstran sembari memukul drum.

Protes lebih besar dijadwalkan berlangsung pada hari Rabu, dengan Konfederasi Serikat Buruh Korea merencanakan aksi mogok nasional hingga Presiden Yoon mundur.

Dampak Diplomatik dan Ekonomi

Kekacauan ini tidak hanya mengguncang politik domestik, tetapi juga memengaruhi hubungan internasional dan perekonomian.

Pasar saham Korea Selatan jatuh sekitar 2%, sementara nilai tukar won sempat menyentuh titik terendah dalam dua tahun terakhir.

Otoritas keuangan merespons dengan menjanjikan likuiditas tak terbatas untuk menstabilkan pasar.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, menyambut baik pencabutan darurat militer dan berharap krisis dapat diselesaikan secara damai.

Korea Utara Kirim Balon Berisi Sampah dan Kotoran ke Korea Selatan

Popularitas Merosot

Sejak menjabat pada 2022, popularitas Yoon turun signifikan. Tingkat dukungan hanya sekitar 20%.

Kekalahan besar partainya dalam pemilu parlemen April lalu membuat oposisi memiliki kendali kuat di parlemen. Ini menambah tekanan pada presiden yang sebelumnya memenangkan pemilu dengan selisih tipis.

Korea Selatan memiliki sejarah panjang darurat militer, namun langkah ini mengingatkan kembali pada 1980 ketika Presiden Choi Kyu-hah dipaksa mengumumkan darurat militer oleh kelompok militer.

Tindakan Yoon memicu perdebatan sengit mengenai batas kekuasaan eksekutif di negara demokrasi ini. Dengan tekanan yang terus meningkat, masa depan politik Yoon kini berada di ujung tanduk.