Polisi Korea Selatan Mulai Selidiki Presiden Yoon atas Tuduhan "Pemberontakan"

INFORMASI.COM, Jakarta - Polisi Korea Selatan pada Kamis (5/12/2024) mengumumkan dimulainya penyelidikan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol atas tuduhan "pemberontakan" terkait deklarasi darurat militer yang berlangsung singkat namun mengejutkan dunia.

Dikutip dari Channel News Asia, Kamis, Jaksa juga sedang menyelidiki Menteri Dalam Negeri Lee Sang-min, serta mantan Menteri Pertahanan, Kim Yong-hyun atas keterlibatan mereka dalam insiden tersebut.

Deklarasi darurat militer yang diumumkan pada Selasa malam (3/12/224) telah memicu krisis politik di Korea Selatan.

Langkah tersebut meliputi pengiriman pasukan dan helikopter bersenjata ke parlemen, meskipun akhirnya ditarik setelah mendapat perlawanan keras dari para anggota parlemen.

Keputusan yang hanya bertahan sekitar enam jam itu langsung dikecam oleh partai oposisi. Mereka menuduh Yoon melanggar konstitusi dan hukum.

Partai-partai oposisi bergerak cepat dengan mengajukan mosi pemakzulan terhadap Yoon pada Kamis.

Pemungutan suara direncanakan pada Sabtu malam (7/12/2024). Jika disetujui, Yoon akan diskors hingga Mahkamah Konstitusi memutuskan kasus ini.

Namun, prospek pemakzulan Yoon masih belum jelas. Partai Kekuatan Rakyat (PPP), yang dipimpin Yoon, memutuskan untuk menolak mosi tersebut.

Para analis politik mencatat bahwa ada perpecahan di dalam PPP, dengan sekitar 18 anggota parlemen yang termasuk dalam faksi anti-Yoon menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap deklarasi darurat militer.

Dampak Politik dan Ekonomi

Krisis ini tidak hanya mengguncang stabilitas politik tetapi juga pasar keuangan Korea Selatan.

Indeks acuan KOSPI mengalami penurunan tajam, sementara mata uang won menunjukkan volatilitas tinggi akibat dugaan intervensi pemerintah untuk menjaga stabilitas.

Yoon, yang belum tampil di depan publik sejak deklarasi pada Selasa malam, kini menghadapi tekanan dari berbagai pihak, termasuk anggota kabinetnya sendiri.

Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun dilaporkan telah mengundurkan diri, sementara beberapa tokoh senior lain, termasuk Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Park An-su, sedang diperiksa oleh parlemen.

Kenangan Buruk di Era Kediktatoran

Langkah Yoon membawa kembali kenangan menyakitkan akan masa lalu Korea Selatan yang diwarnai dengan pemerintahan militer dan pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam pernyataannya, Yoon mengatakan bahwa langkah itu bertujuan "melindungi Korea Selatan dari ancaman kekuatan komunis Korea Utara dan elemen antinegara lainnya."

Namun, tindakan ini justru mengundang kritik luas baik dari dalam negeri maupun internasional.

Apabila Mahkamah Konstitusi menyetujui mosi pemakzulan, pemilihan presiden baru harus digelar dalam waktu 60 hari. Ini membuka babak baru dalam sejarah politik Korea Selatan yang penuh gejolak.