PM Thailand Diskors, Oposisi Tunda Mosi Tidak Percaya
Ilustrasi, Bangkok, Thailand - Ketegangan politik memuncak di tengah krisis kepemimpinan usai PM Paetongtarn Shinawatra diskors. Oposisi memilih menunda mosi tidak percaya sambil menunggu putusan pengadilan. (Sumber Foto: Freepik)
INFORMASI.COM, Jakarta - Pada Kamis (3/7/2025), lima partai oposisi di Thailand sepakat menunda mosi tidak percaya terhadap PM Paetongtarn Shinawatra, yang saat ini diskors oleh Mahkamah Konstitusi terkait dugaan pelanggaran etika.
Latar Belakang
- • Pada Selasa (1/7), Mahkamah Konstitusi menerima petisi dari 36 senator yang menuding Paetongtarn tidak jujur dan melanggar standar etika.
- • Dalam percakapan dengan mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, Paetongtarn dinilai terlalu lunak dalam sengketa wilayah, bahkan mengkritik militer Thailand.
Ketegangan yang Terakumulasi
- • Kasus ini memperuncing tarik-ulur kekuasaan antara dinasti Shinawatra dan elite konservatif Thailand.
- • Konflik antara elit politik di Thailand telah berlangsung lebih dari dua dekade dan melahirkan dua kudeta militer.
- • Bhumjaithai, partai besar yang jadi pilar koalisi, keluar dari pemerintahan pada Juni 2025 akibat berbeda pandangan dengan Paetongtarn soal kebijakan luar negeri.
- • Pemerintah Thailand kini hanya memiliki mayoritas tipis di parlemen setelah Bhumjaithai keluar dari koalisi, membuat posisinya kian rapuh.
- • Selain tekanan hukum, pemerintah Thailand juga menghadapi unjuk rasa dan desakan dari masyarakat sipil untuk segera membentuk pemerintahan baru.
“ Kami akan menunggu kejelasan dari Mahkamah Konstitusi sebelum mengajukan mosi tidak percaya ”
— Ketua Oposisi Parlemen Thailand, Natthaphong Ruengpanyawut
Langkah Pemerintah Thailand
- • Meski tengah disorot, kabinet baru tetap dilantik pada Kamis (3/7) di Bangkok.
- • Paetongtarn, meski diskors sebagai perdana menteri, justru diangkat sebagai Menteri Kebudayaan dan tetap bisa hadir dalam rapat kabinet.
- • Posisi perdana menteri sementara kini diisi oleh Deputi PM Phumtham Wechayachai, yang juga menjabat Menteri Dalam Negeri.
Zoom Out
- • Hanya sepuluh bulan menjabat, Paetongtarn telah menghadapi badai politik yang berpotensi menjatuhkannya.
- • Mahkamah Konstitusi Thailand diperkirakan akan mengumumkan keputusan akhir dalam waktu sekitar satu bulan.
- • Thailand bersiap menghadapi gejolak politik lanjutan yang bisa memengaruhi stabilitas kawasan.
(Reuters/NHK)