PBB Pati Naik 250%, Ricuh Sekda vs Warga, dan Alasan Bupati
INFORMASI.COM, Jakarta - Massa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menggelar aksi penggalangan dana untuk demonstrasi menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan mendirikan posko penggalangan dana di sekitar Alun-alun Pati. Aksi yang digelar sejak 1 Agustus itu berujung ricuh setelah Satpol PP membubarkan posko pada Selasa (5/8/2025).
Apa yang Terjadi?
Koordinator aksi, Supriyono, menyatakan kecewa karena hasil donasi disita. Padahal, ia menegaskan, kegiatan itu telah diberitahukan kepada kepolisian dan bupati.
- • Petugas Satpol PP mendatangi posko aliansi di sekitar alun-alun.
- • Dialog sempat dilakukan, namun berlangsung alot.
- • Petugas membawa hasil donasi yang dikumpulkan massa.
- • Massa marah, menduduki truk Satpol PP dan mencoba merebut barang sitaan.
- • Kardus donasi dilempar ke jalan.
Kenapa Dibubarkan?
Plt Sekda Pati Riyoso yang hadir di lokasi ikut terlibat dalam dialog, namun kemudian ditarik ke kantor bupati karena situasi memanas.
- • Riyoso menjelaskan, pembubaran dilakukan karena lokasi posko akan digunakan untuk Kirab Boyongan Hari Jadi Kabupaten Pati ke-702.
- • Tindakan Satpol PP disebut sudah sesuai prosedur dan dilengkapi surat tugas resmi.
- • Riyoso menegaskan, aspirasi masyarakat tetap dihargai, namun harus tertib agar tidak memicu provokasi.
- • Pemkab menyediakan mekanisme pengajuan keringanan PBB bagi warga yang keberatan membayar.
“ Aspirasi itu tidak masalah. Tapi kalau sampai ada kata-kata pembohong, penipu, saya khawatir akan memicu provokasi dan akhirnya bentrok antar pendukung. ”
— Riyoso, Pj. Sekda Pati, saat meninjau lokasi posko penggalangan dana di depan Kantor Bupati Pati, Selasa (5/8/2025).
Kenapa Ada Aksi?
- • Aksi dilakukan untuk menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- • Sebelumnya, Bupati Pati Sudewo menantang warga yang menolak kenaikan tarif PBB untuk berdemo.
- • Bupati Pati Sudewo beralasan penyesuaian tarif PBB-P2 hingga naik 250% dilakukan karena PBB Pati sudah tidak naik selama 14 tahun.
- • Penerimaan PBB Pati saat ini hanya Rp29 miliar, jauh di bawah Jepara (Rp75 miliar), Rembang (Rp50 miliar), dan Kudus (Rp50 miliar).
- • Kenaikan PBB diharapkan mendanai pembangunan jalan, pembenahan RSUD RAA Soewondo, serta sektor pertanian dan perikanan.
- • Tarif baru itu pun sudah disepakati bersama camat dan PASOPATI (Paguyuban Kepala Desa se-Kabupaten Pati).
“ Mohon dukungan seluruh pihak dan masyarakat Kabupaten Pati, ini adalah upaya untuk meningkatkan pembangunan, tidak untuk pribadi saya. ”
— Sudewo, Bupati Pati, di Kantor Bupati Pati, Minggu (18/5/2025).