Gibran Minta Kebijakan Zonasi Dikaji Ulang

INFORMASI.COM, Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, menyoroti kebijakan zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Gibran meminta kebiijakan itu ditinjau ulang.

Gibran mengaku prihatin dengan kebijakan tersebut. Dia bercerita tentang pengalamannya saat masih menjabat sebagai wali kota Solo. Semula, kebijakan ini dianggap sebagai solusi untuk pemerataan akses pendidikan, tetapi malah menjadi tantangan setiap tahun.

Dia berkisah pernah mengirimkan surat pengaduan zonasi kepada pemerintah. Akan tetapi, tidak ada tanggapan dari kementerian yang bersangkutan.

"Ini adalah surat yang saya kirim waktu saya masih jadi wali kota. Saya kirim surat ke Pak Menteri Pendidikan. Namun, kemarin saya cek ke Pak Sekda dan Kepala Dinas yang ada di Solo, surat ini belum mendapat tanggapan," kata dia dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan Bersama Para Kepala Dinas Pendidikan dari Seluruh Indonesia, di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Jakarta, dikutip dari Youtube Wakil Presiden Republik Indonesia, Selasa (12/11/2024).

Pedagang Raup Untung dari Momen Pelantikan Prabowo-Gibran

Berkaitan dengan zonasi, salah satu masalah utama yang diangkat Gibran dalam rapat koordinasi tersebut adalah terkait distribusi guru yang tidak merata di seluruh Indonesia. Beberapa daerah mengalami kekurangan guru, sementara daerah lain justru memiliki jumlah guru yang berlebihan.

Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam kualitas pendidikan di berbagai wilayah. Selain itu, fasilitas pendidikan juga belum tersebar secara merata, yang membuat implementasi kebijakan zonasi menjadi lebih sulit.

Sebagai contoh, di beberapa wilayah yang kekurangan guru, kebijakan zonasi yang mengatur penempatan siswa berdasarkan kedekatan geografis tidak dapat diterapkan secara maksimal.

"Tiap tahun permasalahannya sama, komplain yang diarahkan ke saya sama terus, tiap tahun berulang, dan akhirnya saya bersurat, tapi tidak ditanggapi," kata mantan wali kota Solo.

Gibran juga menyebut fenomena yang terjadi setiap tahun menjelang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), di mana banyak siswa yang memindahkan domisili mereka demi memenuhi syarat zonasi. Fenomena ini, menurut dia, harus dikaji lebih lanjut karena menunjukkan ketidakseimbangan dalam pelaksanaan kebijakan.

Jelang Pelantikan Prabowo-Gibran, Warga Padati Kawasan HI

Gibran berkata kebijakan zonasi merupakan langkah yang bagus untuk memeratakan pendidikan. Akan tetapi, kebijakan itu tak bisa diterapkan secara seragam di seluruh wilayah tanpa memperhitungkan kondisi setempat.

"Zonasi ini program yang baik, tapi mungkin belum bisa diterapkan di semua wilayah dengan kondisi yang berbeda-beda. Banyak daerah yang masih kesulitan dalam hal infrastruktur dan jumlah guru yang tidak merata," kata dia.

Gibran juga mengimbau agar kebijakan ini dievaluasi kembali. Ia menyarankan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah menyusun solusi konkret untuk mengatasi masalah-masalah yang sudah berulang selama beberapa tahun terakhir.

"Apakah zonasi akan terus dilanjutkan ataukah kembali ke sistem yang lama, ini perlu didiskusikan lebih lanjut," kata Gibran.