Sejarah Hari Ini: Kisah Unik di Balik Kepindahan Ibu Kota Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta

INFORMASI.COM, Jakarta - Sejak Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia sebagai negara yang baru lahir segera menghadapi berbagai tantangan yang berat. Sebagaimana dicatat oleh Mohamad Roem dan kolega dalam "Takhta Untuk Rakyat: Celah-Celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX", 2011, pada awal kehidupannya, Republik Indonesia diliputi oleh suasana mencekam akibat keganasan tentara NICA (Belanda).

Pada Oktober, November dan Desember 1945, ibu kota Jakarta menjadi arena kekerasan dan teror. Penduduk kota yang ketakutan menutup pintu rumah sejak senja. Tentara kolonial memang sengaja memancing insiden di mana-mana dan kapan saja sehingga ribuan orang menjadi korban.

Menurut pengakuan Presiden Sukarno seperti yang dicatat oleh Cindy Adams, selama tiga bulan itu, sekitar 8.000 orang Indonesia jadi korban. Selain menyebarkan teror ke seantero kota Jakarta, tentara NICA juga mendapat pesanan dari komandannya untuk membunuh para pemimpin republik.

Sejarah Hari Ini: Belanda Mengakui Kedaulatan Indonesia

Sukarno-Hatta terpaksa tidur berpindah-pindah, sedangkan keluarga mereka selalu dihantui kecemasan yang mendalam. Keadaan mencekam dan genting tersebut membuat sidang kabinet pada 3 Januari 1946 memutuskan untuk memindahkan kedudukan pemerintah pusat Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta.

Tepat 79 tahun pada hari ini, 3 Januari 2025, peristiwa bersejarah tersebut terjadi. Pemilihan Yogyakarta sebagai ibukota yang baru bukan tanpa alasan. Hanya tiga minggu sejak proklamasi kemerdekaan disiarkan dari Jakarta, tepatnya pada 5 September 1945, Sultan Hamengku Buwono IX secara resmi menyatakan sebagai bagian dari Republik Indonesia.

Sebagaimana tercatat dalam "Takhta Untuk Rakyat", terdapat tiga pokok amanat Sultan Jogja itu. Pertama, Ngayogyakarta Hadiningrat berbentuk kerajaan yang merupakan Daerah Istimewa, bagian dari RI; kedua, segala kekuasaan dalam negeri dan urusan pemerintahan berada di tangan Hamengku Buwono IX; dan ketiga, hubungan antara Ngayogyakarta Hadiningrat dengan pemerintah negara Republik Indonesia bersifat langsung dan Sultan Hamengku Buwono IX bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI.

Soekarno-Hatta berkunjung ke Yogyakarta, 4 Januari 1946. (Foto: Kesbangpol Kulon Progo)

Tidak sampai 24 jam setelah pemindahan ibu kota Republik Indonesia diputuskan, pada dini hari 4 Januari 1946, Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohamad Hatta hijrah. Seperti dicatat dalam "Kronik Revolusi Indonesia Tahun 1946", mereka secara diam-diam naik kereta api yang berhenti di belakang rumah kenegaraan di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 dengan pengawalan 13 orang polisi yang membantu untuk menembus blokade pasukan musuh. Perdana Menteri Sutan Sjahrir sementara itu memutuskan untuk tetap berjuang di Jakarta.

Gerbong Kejutan

Misi menyelundupkan kedua orang terpenting di Republik Indonesia saat itu memang sangat menantang dan membutuhkan taktik khusus. Dikutip dari "Takhta Untuk Rakyat", sebuah gerbong sengaja terpisah untuk memberikan kesan seolah-olah gerbong paling bontot yang tidak sepenting gerbong-gerbong lainnya.

Kenyataannya justru di dalam gerbong inilah Sukarno-Hatta dan keluarga dan sejumlah orang penting di pihak republik itu bersembunyi. Mereka semua bahkan tidak sempat membawa barang apapun.

Dalam gelapnya dini hari 4 Januari 1946 itu, bergeserlah pusat kekuasaan republik dari kota pantai Jakarta ke kota pedalaman Yogyakarta. Ketika tiba di ibu kota yang baru di Stasiun Tugu, pimpinan Republik Indonesia ini disambut hangat oleh Sultan Hamengku Buwono IX. Sejak saat itulah Yogyakarta secara resmi menjadi ibukota revolusi dan menantang gempuran Belanda hingga akhir 1949.

(Penulis: Dhia Oktoriza Sativa)