Beras Melimpah, Pemerintah Siap Operasi Pasar, Demi Kalahkan Oplosan?
INFORMASI.COM, Jakarta - Pemerintah akan menggelar operasi pasar besar-besaran untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan beras. Apalagi, stok beras nasional hingga Juli 2025 sangat melimpah.
Hal ini disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman seusai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/7/2025) malam.
“ Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, bahwasannya pangan kita posisi sangat aman, karena stok kita tertinggi selama ini. ”
— Andi Amran Sulaiman, Mentan RI, di Istana Kepresidenan.
Langkah Pemerintah
Operasi pasar akan dilakukan dengan mendistribusikan beras SPHP dan bansos sebesar 1,5 juta ton.
“ Insya Allah produksi kita cukup baik tahun ini. Dengan stok yang melimpah, kami akan menggelar operasi pasar besar-besaran. ”
— Amran Sulaiman kepada wartawan.
Posisi Ketahanan Pangan
Mentan juga memastikan stok beras nasional berada pada level aman. Terlebih dengan adanya beberapa program sebagai berikut:
- • Cetak sawah baru: Target 225 ribu hektare di Merauke, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan.
- • Optimasi lahan & pemantauan: Evaluasi luas tambah tanam (LTT) dilakukan harian, bukan bulanan.
- • Revitalisasi irigasi: Bekerja sama dengan Kementerian PUPR untuk membangun dan memperbaiki jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier.
“ Beliau (Presiden) tanya progress cetak sawah. Saya sampaikan kepada beliau, (cetak sawah) berjalan dengan baik mulai dari Papua Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Insyaallah berjalan tepat waktu. ”
— Amran Sulaiman, setelah rapat bersama Presiden Prabowo Subianto.
Kasus Beras Oplosan
Amran Sulaiman juga mengungkapkan perihal kasus beras oplosan yang kini tengah dalam penyelidikan, bahkan ada yang naik ke penyidikan.
Mentan mengatakan sebanyak 212 merek beras premium dan medium yang sempat beredar di pasaran terbukti tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan pemerintah.
Standar Pemerintah
Amran menjelaskan standar pemerintah untuk beras medium, yakni:
- • Kadar beras patah maksimal 25 persen untuk medium.
- • Kadar beras patah maksimal 15 persen untuk premium.
Hasil pemeriksaan
Dari 268 sampel beras di pasaran, sebanyak 212 di antaranya ditemukan tidak memenuhi ketentuan tersebut.
“ Bahkan ada yang broken-nya mencapai 30 persen, 35 persen, 40 persen, hingga 50 persen. Ini jelas tidak sesuai standar. Mau itu disebut oplosan atau apapun, yang jelas tidak sesuai regulasi pemerintah. ”
— Amran Sulaiman mengungkap hasil pemeriksaan.