- • Pemerintah menyatakan swasembada beras telah tercapai, tetapi masih ketergantungan pada impor sejumlah komoditas.
- • Produksi beras Indonesia pada 2025 mencapai 34,69 juta ton, naik 13,29 persen dari 30,62 juta ton pada 2024. Namun, pada 2023-2024, impor beras tercatat mencapai total 7,58 juta ton.
- • Pemerintah memangkas harga pupuk bersubsidi 20 persen, mengalokasikan 9,55 juta ton pupuk untuk 2026, dan mencatat pengadaan gabah serta beras BULOG mencapai 4,12 juta ton setara beras hingga 8 Oktober 2026.
INFORMASI.COM, Jakarta - Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diwarnai percepatan kebijakan pangan, mulai dari penurunan harga pupuk bersubsidi, rehabilitasi irigasi, peningkatan produksi beras dan jagung, hingga penguatan cadangan beras pemerintah. Produksi beras pada 2025 meningkat 13,29 persen, sementara pengadaan gabah dan beras oleh Perum BULOG menembus 4 juta ton pada 2026.
Namun, capaian tersebut perlu dibaca bersama tantangan yang masih dihadapi sektor pertanian. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Indonesia mengimpor beras lebih dari 7 juta ton selama 2023–2024. Pemerintah juga masih perlu memperkuat produksi kedelai, bawang putih, dan daging sapi, selain memastikan peningkatan produksi benar-benar meningkatkan pendapatan petani dan menjaga harga pangan tetap terjangkau.
Menteri Pertanian Andi, Amran Sulaiman, mengatakan percepatan pembangunan pangan membutuhkan kerja sama petani, penyuluh, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, TNI, Polri, BUMN pangan, serta unsur pendukung lainnya.
“Capaian pangan tidak lahir dari satu kebijakan atau satu institusi,” ujar Amran dalam keterangannya dikutip dari situs Kementan, Rabu (21/10/2026).
Pemerintah kemudian mempercepat target swasembada pangan yang semula direncanakan dalam empat tahun menjadi satu tahun. Presiden Prabowo mendeklarasikan swasembada pangan pada 7 Januari 2026 di Karawang, Jawa Barat.
Untuk melihat capaian dan pekerjaan rumah tersebut, berikut rangkuman data produksi, pupuk, irigasi, cadangan beras, anggaran, bantuan pangan, ekspor, dan pengawasan tata niaga selama periode pemerintahan Prabowo-Gibran.
1. Produksi Beras Naik tetapi Tantangan Swasembada Belum Selesai
Berdasarkan angka tetap BPS yang dicantumkan dalam bahan Kementerian Pertanian, produksi beras Indonesia mencapai 34,69 juta ton pada 2025. Jumlah tersebut meningkat 4,07 juta ton dibandingkan produksi 2024.
Tabel 1. Perkembangan produksi beras Indonesia
| Indikator | 2024 | 2025 | Perubahan |
| Produksi beras | 30,62 juta ton | 34,69 juta ton | Naik 13,29% |
| Produksi padi dalam bentuk gabah kering giling (GKG) | — | 60,21 juta ton | — |
| Luas panen padi | — | 11,32 juta hektare | — |
| Produksi beras Januari–Agustus 2026 | — | 25,29 juta ton | Periode berjalan |
Sumber: BPS dan data yang dicantumkan pemerintah dalam bahan Kementerian Pertanian. Angka produksi 2026 hanya mencakup Januari–Agustus, sehingga tidak dapat dibandingkan langsung dengan angka setahun penuh.
Kenaikan produksi beras menjadi salah satu dasar pemerintah menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada beras. Meski demikian, produksi tahunan tidak dengan sendirinya menggambarkan ketersediaan beras di setiap wilayah. Pemerintah masih harus memperhitungkan kebutuhan konsumsi, distribusi, kehilangan pascapanen, kualitas stok, serta waktu panen.
Tantangan tersebut terlihat dari impor beras pada dua tahun sebelum peningkatan produksi 2025.
Tabel 2. Impor Beras Indonesia sebelum Peningkatan Produksi 2025
| Tahun | Impor beras |
| 2023 | 3,06 juta ton |
| 2024 | 4,52 juta ton |
| Total 2023–2024 | 7,58 juta ton |
Sumber: BPS, berdasarkan data yang diambil dari Kementan.
Indonesia mengimpor 1,46 juta ton lebih banyak beras pada 2024 dibandingkan 2023. Jika kedua tahun digabungkan, volume impor mencapai 7,58 juta ton.
Angka tersebut menggambarkan besarnya tantangan pasokan sebelum peningkatan produksi 2025. Namun, data impor dua tahun tersebut tidak dapat digunakan sendirian untuk menyimpulkan bahwa Indonesia masih bergantung pada impor beras umum pada 2026. Kesimpulan itu memerlukan data impor terbaru, jenis beras, tujuan penggunaan, serta realisasi pasokan domestik.
Pemerintah menyatakan impor beras umum untuk konsumsi telah dihentikan. Kebijakan tersebut tetap perlu dibedakan dari impor untuk kebutuhan khusus yang memiliki tujuan dan ketentuan tersendiri.
2. Pupuk Bersubsidi Dipangkas 20 Persen, Alokasi 2026 Capai 9,55 Juta Ton
Pupuk menjadi salah satu fokus pembenahan karena biaya sarana produksi memengaruhi kemampuan petani mengelola lahan. Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025 untuk memperbaiki tata kelola pupuk bersubsidi.
Dalam bahan Kementerian Pertanian, pemerintah menyebut 145 regulasi yang dinilai menghambat distribusi pupuk telah dipangkas atau disederhanakan. Pemerintah juga melaporkan rotasi 248 pejabat dan pencabutan sejumlah izin distribusi sebagai bagian dari pengawasan.
Tabel 3. Perubahan harga pupuk bersubsidi
| Jenis pupuk | Harga sebelum penurunan | Harga setelah penurunan | Penurunan per kg |
| Urea | Rp2.250 | Rp1.800 | Rp450 |
| NPK | Rp2.300 | Rp1.840 | Rp460 |
Sumber: Kementerian Pertanian. Harga baru berlaku mulai 22 Oktober 2025. Penurunan harga yang dilaporkan pemerintah sebesar 20 persen.
Penurunan harga tersebut mengurangi biaya pembelian pupuk bersubsidi bagi petani yang memenuhi ketentuan penerima. Akan tetapi, dampak terhadap biaya produksi secara keseluruhan juga bergantung pada kebutuhan pupuk per hektare, harga benih, biaya tenaga kerja, pengairan, dan sarana produksi lainnya.
Tabel 4. Alokasi dan sasaran pupuk bersubsidi 2026
| Indikator | Data |
| Alokasi pupuk bersubsidi | 9,55 juta ton |
| Sasaran penerima | Lebih dari 16 juta petani |
| Regulasi yang dipangkas atau disederhanakan | 145 regulasi |
| Pejabat yang dirotasi dalam langkah pengawasan | 248 pejabat |
Sumber: Kementerian Pertanian. Angka alokasi dan sasaran merupakan data program, bukan bukti realisasi penyaluran kepada seluruh penerima.
Amran menegaskan bahwa penyederhanaan prosedur harus menghasilkan perbaikan layanan yang dapat dirasakan petani.
“Pupuk harus tersedia tepat waktu, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat sasaran,” kata Amran.
Pemerintah juga menempatkan kebutuhan domestik sebagai prioritas di tengah perubahan harga pupuk dunia dan dinamika geopolitik.
“Kalau kebutuhan petani dalam negeri belum aman, jangan bicara ekspor,” tegasnya.
Dengan demikian, keberhasilan kebijakan pupuk tidak cukup diukur dari penurunan harga atau besarnya alokasi. Pemerintah juga perlu menunjukkan realisasi penyaluran, ketepatan penerima, ketersediaan di tingkat pengecer, serta berkurangnya keluhan petani saat musim tanam.
3. Rehabilitasi Irigasi Capai 280.880 Ha
Selain pupuk, ketersediaan air menentukan keberhasilan produksi pertanian. Kekeringan dapat menghambat penanaman, sedangkan jaringan irigasi yang tidak berfungsi optimal dapat membatasi frekuensi tanam.
Pemerintah melaporkan rehabilitasi irigasi tahap pertama mencapai 280.880 hektare dengan realisasi 99,93 persen. Untuk menghadapi risiko iklim pada 2026, Kementerian Pertanian menyiapkan pompanisasi di lahan seluas 2,2 juta hektare dan rehabilitasi irigasi sekitar 1 juta hektare.
Tabel 5. Program penguatan irigasi dan pengairan
| Program atau indikator | Cakupan |
| Rehabilitasi irigasi tahap pertama | 280.880 hektare |
| Realisasi tahap pertama | 99,93% |
| Sasaran pompanisasi 2026 | 2,2 juta hektare |
| Rencana rehabilitasi irigasi 2026 | Sekitar 1 juta hektare |
| Bendungan yang potensial mendukung irigasi | 61 bendungan |
| Potensi layanan irigasi dari bendungan | Sekitar 400.000 hektare |
Sumber: Kementerian Pertanian. Angka program 2026 menunjukkan sasaran atau rencana yang disampaikan dalam bahan, bukan seluruhnya realisasi akhir.
Pemerintah juga memanfaatkan bendungan untuk memperluas layanan pengairan. Dukungan ini diharapkan membantu petani menanam lebih luas dan meningkatkan frekuensi tanam, khususnya di wilayah yang selama ini bergantung pada curah hujan.
Namun, pembangunan fisik perlu disertai pemeliharaan jaringan, ketersediaan pompa, pasokan energi, dan pengelolaan air di tingkat lahan. Tanpa dukungan tersebut, luas infrastruktur yang dibangun belum tentu sama dengan luas lahan yang memperoleh manfaat secara optimal.
“Air adalah faktor penting dalam produksi. Irigasi tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik,” ujar Amran.
Pemerintah juga mendorong penggunaan benih unggul, alat dan mesin pertanian, serta sistem Pertanian Modern atau Advanced Agricultural System (PM-AAS). Benih dengan potensi hasil minimal 8 ton per hektare disebut telah dibagikan kepada petani. Potensi itu bukan jaminan hasil aktual karena produktivitas tetap dipengaruhi varietas, kondisi lahan, air, pemupukan, dan teknik budidaya.
4. Produksi Jagung naik 6,74 persen, 8 Komoditas Disebut Swasembada
Peningkatan produksi tidak hanya terjadi pada beras. Data yang disampaikan pemerintah menunjukkan produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14 persen mencapai 16,16 juta ton pada 2025, naik dari 15,14 juta ton pada 2024.
Tabel 6. Perkembangan produksi jagung
| Indikator | 2024 | 2025 | Perubahan |
| Produksi jagung pipilan kering, kadar air 14% | 15,14 juta ton | 16,16 juta ton | Naik 6,74% |
| Luas panen jagung | — | 2,71 juta hektare | Naik 6,35% |
Sumber: Kementerian Pertanian
Jagung memiliki peran strategis karena menjadi bahan baku pakan ternak. Perubahan pasokan dan harga jagung dapat memengaruhi biaya produksi peternakan dan harga protein hewani, termasuk daging ayam dan telur.
Pemerintah juga menyebut delapan komoditas telah berada dalam kondisi swasembada berdasarkan proyeksi neraca pangan 2026.
Tabel 7. Delapan komoditas yang disebut swasembada dalam proyeksi 2026
| No. | Komoditas |
| 1 | Beras |
| 2 | Jagung |
| 3 | Gula konsumsi |
| 4 | Daging ayam ras |
| 5 | Telur ayam ras |
| 6 | Bawang merah |
| 7 | Cabai besar |
| 8 | Cabai rawit |
Sumber: Proyeksi neraca pangan 2026 yang disampaikan pemerintah.
Dalam proyeksi tersebut, produksi sebelas komoditas strategis diperkirakan mencapai 72,75 juta ton, sementara kebutuhan nasional sekitar 68,86 juta ton.
Tabel 8. Proyeksi neraca sebelas komoditas strategis 2026
| Indikator | Volume |
| Proyeksi produksi | 72,75 juta ton |
| Proyeksi kebutuhan nasional | 68,86 juta ton |
| Selisih produksi dan kebutuhan | 3,89 juta ton |
Sumber: Kementerian Pertanian. Selisih merupakan surplus agregat, bukan surplus yang berlaku untuk setiap komoditas.
Surplus agregat tersebut tidak berarti semua komoditas memiliki kelebihan pasokan. Setiap komoditas mempunyai pola produksi, kebutuhan, masa panen, dan distribusi yang berbeda.
Pemerintah masih menyebut kedelai, bawang putih, dan daging sapi sebagai komoditas yang membutuhkan penguatan produksi domestik. Karena itu, pencapaian swasembada pada sejumlah komoditas belum menghapus seluruh ketergantungan Indonesia pada pasokan luar negeri.
“Tidak boleh ada rasa puas diri. Beras dan jagung harus terus diperkuat, sementara kedelai, bawang putih, dan daging sapi menjadi pekerjaan lanjutan,” kata Amran.
5. Pengadaan BULOG Lampau Target 4 Juta Ton
Peningkatan produksi perlu diikuti penyerapan hasil panen agar petani memperoleh pasar dan pemerintah memiliki cadangan untuk menjaga pasokan. Dalam hal ini, Perum BULOG berperan mengadakan gabah dan beras dalam negeri untuk memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Hingga 8 Oktober 2026, pengadaan gabah dan beras dalam negeri oleh BULOG mencapai 4.115.014 ton setara beras. Jumlah tersebut melampaui target penugasan pemerintah sebesar 4 juta ton.
Tabel 9. Pengadaan gabah dan beras oleh BULOG
| Indikator | Volume |
| Target penugasan 2026 | 4.000.000 ton setara beras |
| Realisasi hingga 8 Oktober 2026 | 4.115.014 ton setara beras |
| Pencapaian target | 102,88% |
| Pengadaan pada 2025 | 3.191.969 ton setara beras |
| Pengadaan pada 2012 | Sekitar 3,65 juta ton |
Sumber: BULOG, Kementan. Angka 2026 merupakan realisasi hingga 8 Oktober, bukan realisasi setahun penuh.
Pengadaan pada 2026 telah melampaui target penugasan sebesar 115.014 ton. Jumlahnya juga lebih tinggi dibandingkan pengadaan pada 2025.
Meski demikian, pengadaan BULOG berbeda dari produksi nasional. Produksi mencakup seluruh hasil panen, sedangkan pengadaan menunjukkan jumlah yang diserap BULOG. Sebagian hasil panen lainnya dapat dipasarkan melalui jalur perdagangan lain, disimpan, atau dikonsumsi sendiri.
Pemerintah juga melaporkan angka stok beras yang berbeda pada beberapa periode pencatatan.
Tabel 10. Data stok beras BULOG dan cadangan pemerintah
| Periode pencatatan | Stok yang dilaporkan |
| April 2026 | Lebih dari 5 juta ton |
| Awal Juni 2026 | Sekitar 5,3 juta ton |
| September 2026 | CBP sekitar 4,61 juta ton |
Sumber: Kementan
Perbedaan angka tersebut perlu dibaca berdasarkan tanggal pencatatan dan definisi yang digunakan. Penurunan angka stok pada periode tertentu tidak dengan sendirinya menunjukkan masalah pasokan karena jumlah beras yang tersedia dapat berubah akibat pengadaan dan penyaluran.
Cadangan beras yang kuat memberi pemerintah ruang untuk merespons gangguan produksi, bencana, dan gejolak harga. Namun, manfaatnya bergantung pada mutu penyimpanan, ketepatan distribusi, serta efektivitas penyaluran ke daerah yang membutuhkan.
“Cadangan pangan adalah kekuatan negara. Stok yang kuat memberi pemerintah ruang untuk merespons gejolak harga, bencana, dan gangguan produksi,” ujar Amran.
6. Anggaran Ketahanan Pangan Rp164,4 Triliun
Pemerintah juga mengandalkan dukungan anggaran untuk memperkuat produksi dan menjaga keterjangkauan pangan. Dalam rancangan APBN 2026, pemerintah menyiapkan sekitar Rp164,4 triliun untuk mendukung ketahanan pangan nasional.
Angka tersebut merupakan alokasi yang direncanakan, bukan keseluruhan realisasi belanja. Efektivitas anggaran perlu dinilai berdasarkan penyerapan, hasil program, ketepatan sasaran, dan manfaat yang diterima petani serta masyarakat.
Tabel 11. Anggaran dan program stabilisasi pangan
| Indikator | Nilai atau sasaran |
| Alokasi ketahanan pangan dalam rancangan APBN 2026 | Rp164,4 triliun |
| Target penerima bantuan pangan beras dan SPHP pada 2025 | 18,3 juta penerima manfaat |
| Sasaran penyaluran beras SPHP pada 2025 | Sekitar 1,3 juta ton |
Sumber: Kementan. Angka anggaran merupakan alokasi yang direncanakan, sedangkan angka program 2025 merupakan target, bukan realisasi yang telah diverifikasi.
Dukungan anggaran mencakup program subsidi pupuk, penugasan BULOG, penguatan cadangan pangan, serta bantuan dan stabilisasi pasokan. Pemerintah melanjutkan upaya bantuan pangan dan stabilisasi harga pada 2026.
Bantuan pangan dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) memiliki sasaran yang berbeda dari subsidi produksi. Bantuan beras ditujukan untuk membantu rumah tangga penerima, sedangkan SPHP menjadi instrumen untuk menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga.
Dampak kedua program tersebut perlu diukur melalui ketepatan penerima, waktu penyaluran, volume bantuan yang benar-benar diterima, dan perkembangan harga di pasar.
“Petani harus memperoleh harga yang layak, sementara masyarakat, terutama kelompok rentan, harus mendapatkan pangan dengan harga yang terjangkau,” kata Amran.
Tabel 12. Inflasi dan andil sejumlah komoditas pangan pada September 2026
| Indikator | Angka |
| Inflasi bulanan September 2026 | 0,30% |
| Andil beras terhadap inflasi | 0,03 poin persentase |
| Andil cabai rawit | 0,08 poin persentase |
| Andil cabai merah | 0,06 poin persentase |
| Andil daging ayam ras | 0,05 poin persentase |
Sumber: BPS, Kementan. Andil inflasi merupakan kontribusi perubahan harga komoditas terhadap inflasi, bukan persentase kenaikan harga komoditas tersebut.
Data tersebut memperlihatkan bahwa harga pangan masih menjadi bagian penting dalam dinamika inflasi. Produksi yang meningkat perlu didukung distribusi yang lancar, biaya logistik yang terkendali, dan pasokan yang memadai agar manfaatnya dirasakan konsumen.
7. Asuransi Usaha Tani Sasar 100.000 Ha
Perubahan iklim dan cuaca ekstrem menambah risiko usaha tani. Untuk mengurangi beban petani ketika terjadi kerusakan tanaman akibat risiko yang dijamin, Kementerian Pertanian menargetkan fasilitasi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) seluas 100.000 hektare pada 2026.
Tabel 13. Skema premi Asuransi Usaha Tani Padi 2026
| Komponen | Nilai per hektare per musim tanam |
| Premi asuransi | Rp180.000 |
| Subsidi pemerintah sebesar 80% | Rp144.000 |
| Bagian yang ditanggung petani sebesar 20% | Rp36.000 |
| Target luas fasilitasi | 100.000 hektare |
Sumber: Kementan. Target luas bukan bukti realisasi kepesertaan atau pembayaran klaim.
Dengan subsidi 80 persen, petani hanya menanggung Rp36.000 per hektare untuk setiap musim tanam sesuai skema yang dipaparkan. Program ini diharapkan membantu petani menghadapi risiko yang dijamin, tetapi manfaatnya bergantung pada pendataan, pendaftaran, verifikasi kerusakan, dan pembayaran klaim sesuai ketentuan.
“Petani tidak boleh dibiarkan menghadapi risiko iklim sendirian,” ujar Amran.
Asuransi tidak menggantikan kebutuhan terhadap irigasi, benih unggul, pengelolaan air, dan pendampingan teknis. Perlindungan finansial perlu berjalan beriringan dengan pencegahan risiko produksi.
8. Ekspor Pertanian Capai Rp756,59 Triliun pada 2025
Peningkatan produksi juga membuka peluang untuk memperluas pasar dan meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian. Pemerintah menyebut nilai ekspor produk pertanian sepanjang 2025 mencapai sekitar Rp756,59 triliun.
Tabel 14. Data perdagangan produk pertanian yang dilaporkan pemerintah
| Indikator | Nilai |
| Nilai ekspor produk pertanian 2025 | Rp756,59 triliun |
| Kenaikan nilai ekspor dibandingkan 2024 | Rp166,71 triliun |
| Pertumbuhan nilai ekspor | 28,26% |
| Penurunan nilai impor yang dilaporkan | Rp41,68 triliun atau 9,66% |
Sumber: Kementan. Angka perdagangan perlu dibaca berdasarkan cakupan produk dan kategori statistik yang digunakan.
Pemerintah juga melaporkan pengiriman 1.000 ton beras ke Malaysia dan 2.280 ton ke Arab Saudi pada Agustus 2026. Pengiriman ke Arab Saudi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan jemaah haji.
Kebijakan ekspor pangan perlu mempertimbangkan jenis komoditas, sumber pasokan, perizinan, serta dampaknya terhadap kebutuhan domestik. Pemerintah juga membahas peluang ekspor urea dengan syarat kebutuhan pupuk dalam negeri terpenuhi terlebih dahulu.
“Hilirisasi dan ekspor harus menjadi sarana meningkatkan nilai tambah bagi petani dan perekonomian nasional,” kata Amran.
Pemerintah turut mendorong hilirisasi pertanian, biodiesel B50, dan bioetanol. Kebijakan tersebut perlu memperhitungkan keseimbangan antara kebutuhan pangan, pakan, energi, penggunaan lahan, harga bahan baku, dan dampak lingkungan.
9. Kasus Dugaan Mafia Pangan Dilimpahkan ke Aparat Hukum
Selain meningkatkan produksi, pemerintah menyoroti tata niaga pangan. Stok yang mencukupi tidak otomatis membuat harga terjangkau jika distribusi bermasalah, biaya logistik tinggi, atau terdapat praktik perdagangan yang merugikan petani dan konsumen.
Dalam bahan yang disampaikan, Menteri Pertanian melaporkan 260 kasus dugaan mafia pangan telah dilimpahkan kepada aparat hukum sepanjang 2024–2026.
Tabel 15. Data dugaan pelanggaran tata niaga pangan
| Indikator | Angka yang dilaporkan |
| Kasus dugaan mafia pangan yang dilimpahkan | 260 kasus |
| Estimasi potensi kerugian konsumen akibat dugaan beras oplosan | Rp99,35 triliun per tahun |
| Estimasi potensi kerugian petani akibat dugaan pupuk palsu | Rp3,2 triliun |
Sumber: Kementan. Angka kerugian merupakan estimasi potensi kerugian yang dilaporkan, bukan kerugian aktual yang telah terbukti untuk seluruh perkara.
Pemerintah menyatakan laporan tersebut mencakup dugaan beras oplosan dan pupuk palsu. Namun, pelimpahan perkara tidak sama dengan putusan bersalah. Setiap kasus tetap harus ditangani berdasarkan bukti dan proses hukum yang berlaku.
“Penanganan dugaan pelanggaran harus tegas, tetapi tetap berdasarkan bukti dan hukum,” kata Amran.
Pengawasan tata niaga diperlukan untuk memastikan peningkatan produksi dan subsidi benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Pemerintah perlu menjaga transparansi penanganan perkara, sekaligus menghormati prinsip praduga tak bersalah.
10. Apa yang Sudah Dicapai dan Apa yang Jadi PR?
Rangkaian angka yang disampaikan pemerintah menunjukkan adanya peningkatan produksi beras dan jagung, penurunan harga pupuk bersubsidi, perluasan program pengairan, serta pengadaan BULOG yang telah melampaui target penugasan hingga awal Oktober 2026.
Namun, sejumlah indikator masih harus dibaca sebagai target, proyeksi, atau laporan pemerintah, bukan seluruhnya sebagai realisasi akhir yang telah diverifikasi secara independen. Hal ini berlaku untuk alokasi pupuk, sasaran rehabilitasi irigasi, proyeksi neraca pangan, anggaran, dan target asuransi pertanian.
Tabel 16. Ringkasan capaian dan pekerjaan rumah pangan
| Bidang | Capaian atau target yang dilaporkan | Pekerjaan rumah |
| Produksi beras | 34,69 juta ton pada 2025, naik 13,29% | Menjaga produktivitas dan kesinambungan produksi |
| Impor beras | 7,58 juta ton selama 2023–2024 | Memastikan data pasokan dan kebutuhan domestik tetap seimbang |
| Pupuk bersubsidi | Harga turun 20%; alokasi 9,55 juta ton pada 2026 | Menjamin pupuk tersedia tepat waktu dan tepat sasaran |
| Irigasi | Rehabilitasi tahap pertama 280.880 hektare | Memastikan jaringan berfungsi dan air sampai ke lahan |
| Produksi jagung | 16,16 juta ton pada 2025, naik 6,74% | Menjaga pasokan pakan dan stabilitas biaya peternakan |
| Cadangan beras | Pengadaan BULOG 4,12 juta ton setara beras hingga 8 Oktober 2026 | Menjaga mutu, transparansi stok, dan distribusi |
| Anggaran pangan | Sekitar Rp164,4 triliun dalam rancangan APBN 2026 | Mengukur realisasi dan dampak belanja |
| Perlindungan petani | Target AUTP 100.000 hektare pada 2026 | Memastikan akses asuransi dan pembayaran klaim |
| Perdagangan | Nilai ekspor pertanian 2025 dilaporkan Rp756,59 triliun | Menjaga kebutuhan domestik dan nilai tambah bagi petani |
| Tata niaga | 260 kasus dugaan mafia pangan dilaporkan telah dilimpahkan | Memastikan penanganan berbasis bukti dan proses hukum |
Sumber: Kementerian Pertanian. Kategori capaian, target, proyeksi, dan laporan perkara mengikuti status masing-masing angka.
Mentan Amran menegaskan bahwa swasembada pangan tidak cukup diukur dari produksi atau besarnya stok. Pemerintah juga harus memastikan petani memperoleh harga yang layak dan masyarakat dapat membeli pangan dengan harga terjangkau.
“Dua tahun gerak nyata bukan garis akhir. Pekerjaan kita adalah memastikan swasembada bertahan, produksi terus meningkat, petani semakin sejahtera, dan rakyat mendapatkan pangan yang cukup dengan harga terjangkau,” kata Amran.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pembangunan pangan tidak hanya terletak pada kenaikan produksi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah menjaga pasokan sepanjang tahun, mengurangi ketergantungan pada impor komoditas strategis, memperbaiki distribusi, dan meningkatkan kesejahteraan petani.
Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran telah diwarnai berbagai kebijakan untuk mengejar tujuan tersebut. Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa peningkatan produksi dan penguatan cadangan dapat bertahan, program pemerintah terlaksana sesuai sasaran, dan manfaatnya benar-benar dirasakan petani serta konsumen.