Tuding Sengaja Tunda POD, Bahlil Ancam Batalkan Kontrak WK Migas

INFORMASI.COM, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menuding ada pihak yang sengaja menunda-nunda pengembangan lapangan migas / Plan of Development (POD) agar produksi migas Indonesia tidak mencukupi kebutuhan nasional dan mengharuskan dalam kondisi impor secara terus-menerus. 

Atas hal ini, Bahlil mengancam akan mengevaluasi bahkan membatalkan kontrak wilayah kerja (WK) migas dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang terbukti melakukan kesengajaan menunda-nunda POD.

“Apakah memang Indonesia sudah tidak punya sumber daya alam atau masih ada? Atau sengaja diturunkan agar impor terus ? Menurut saya, ini ada unsur kesengajaan, by design. Masa kita impor dari negara yang tidak ada minyaknya. Menurut saya, ini by design” kata Bahlil dalam Forum Energi dan Mineral di Jakarta, Senin (26/5/2025)

Sebelumnya pada forum Indonesian Petroleum Association (IPA Convex) ke-49 2025, di ICE BSD Tangerang, Rabu (21/5), Bahlil telah menyinggung perihal 10 WK Migas mengalami mangkrak dari progress pengembangan. Namun dia tidak merincikan 10 WK Migas yang dimaksud. 

Untuk diketahui, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Keputusan Menteri ESDM Nomor 110 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengembalian Bagian Wilayah Kerja Potensial yang Tidak Diusahakan dalam Rangka Optimalisasi Produksi Minyak dan Gas Bumi, KKKS yang belum diusahakan, dapat dikembalikan kepada negara dan diserahkan kepada KKKS yang siap menggarap.

"Bagi KKKS yang sudah kita serahkan kewenangannya, tapi masih lambat, mohon maaf Pak, secara undang-undang, lima tahun harus kita tarik kepada negara, dan kita tawarkan kepada KKKS lain yang mau mengerjakan. Ini tanpa pandang bulu. Kalau Bapak Presiden izinkan, tidak hanya swasta, BUMN pun kita lakukan," tegas Bahlil di hadapan Presiden Prabowo.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo kembali menegaskan arah kebijakan politiknya untuk mewujudkan kemandirian atau swasembada energi. Dalam pandangannya, kemandirian energi bagian dari upaya menjaga kedaulatan bangsa. 

“Kedaulatan suatu bangsa dijamin oleh kemampuan bangsa itu untuk memenuhi kebutuhan energinya sendiri,” tegas Presiden Prabowo.