Presiden Prabowo Soroti Deregulasi, Ekonomi Jangan Tergantung APBN
INFORMASI.COM, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih bidang perekonomian di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/7/2025). Rapat ini membahas perkembangan pembahasan APBN 2025 yang tengah berlangsung di DPR.
Dalam keterangan pers usai rapat, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan menyeluruh tentang arah kebijakan ekonomi, khususnya:
- • Reformasi penerimaan negara: Tetap dilanjutkan agar penerimaan negara tetap memadai.
- • Fokus belanja negara: Dialokasikan untuk program prioritas yang strategis.
- • Defisit anggaran: Dijaga tetap terkendali namun mampu menjalankan fungsi counter-cyclical terhadap pertumbuhan ekonomi.
“ Arahan Bapak Presiden sudah sangat lengkap. Reform di sisi penerimaan negara tetap dilakukan sehingga kita bisa mendapatkan penerimaan negara yang memadai. Belanja difokuskan kepada program-program penting. ”
— Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI, kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/7/2025).
Soroti deregulasi
- • Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya perbaikan iklim usaha melalui deregulasi.
- • Memastikan pertumbuhan ekonomi tidak semata bergantung pada stimulus APBN.
- • Deregulasi diarahkan untuk mempermudah investasi, perdagangan, dan menciptakan tata kelola yang baik, termasuk lewat peran Danantara.
“ Dalam hal ini, berbagai perbaikan dari regulasi-regulasi agar mempermudah dunia usaha, investasi, perdagangan, terutama juga mendorong banyak Danantara serta tata kelola yang baik. ”
— Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI.
Apa selanjutnya?
Materi lengkap dan garis besar APBN akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan pada 15 Agustus 2025 dalam Sidang Paripurna DPR.
Inti arah kebijakan: Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa Presiden akan menyampaikan laporan tiga agenda besar:
- 1. UU Pelaporan Pelaksanaan APBN 2024 Pemerintah tengah membahas RUU pelaksanaan APBN 2024 bersama Badan Anggaran DPR, dengan target laporan keuangan pemerintah pusat meraih opini WTP dari BPK.
- 2. Outlook Fiskal 2025 Defisit APBN diperkirakan sebesar 2,78% terhadap PDB, sebagai bentuk keseimbangan antara potensi penerimaan dan kebutuhan belanja negara.
- 3. Persiapan Nota Keuangan & RAPBN 2026 Presiden dijadwalkan menyampaikan nota keuangan dan RAPBN 2026 pada 15 Agustus 2025 dalam Sidang Paripurna DPR.
Program Prioritas RAPBN 2026
Penyusunan RAPBN 2026 akan mengakomodasi program unggulan Presiden Prabowo:
- • Makan bergizi gratis
- • Sekolah Rakyat
- • Koperasi Merah Putih
- • Ketahanan pangan
- • Reformasi pendidikan dasar-menengah (Dikdasmen)
- • Digitalisasi sekolah dan madrasah
- • Pendidikan tinggi dan riset melalui Kemendiktisaintek.
Catatan
Menkeu belum merinci angka maupun postur final APBN, namun mengisyaratkan fokus pada market confidence, stabilitas fiskal, dan pertumbuhan inklusif.