OJK Terbitkan Aturan Baru untuk Permudah Penyaluran Kredit UMKM

INFORMASI.COM, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan aturan baru, POJK Nomor 19 Tahun 2025, untuk mempermudah akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kenapa penting:

• •
  UMKM menyumbang mayoritas lapangan kerja dan porsi besar pada PDB, tapi masih sering terkendala akses modal.
• •
  Aturan ini diharapkan jadi solusi agar kredit bisa lebih mudah, cepat, murah, dan inklusif tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian.

Detail aturan:

• •
  Bank dan lembaga keuangan nonbank (LKNB) wajib menyederhanakan syarat kredit, mempercepat proses dengan Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA), serta memberi biaya pembiayaan wajar.
• •
  Produk keuangan harus disesuaikan dengan karakteristik usaha — dari mikro & ultra mikro hingga menengah. Jaminan bisa berupa aset tradisional maupun kekayaan intelektual.
• •
  Dorongan untuk pemanfaatan teknologi, integrasi ekosistem digital, dan kerja sama antarlembaga jasa keuangan.
• •
  Bank dan LKNB wajib menyusun rencana pembiayaan UMKM, melaporkan realisasinya, serta menerapkan tata kelola dan manajemen risiko.
• •
  Lembaga yang aktif memperluas akses pembiayaan UMKM berhak mendapat insentif dari OJK.

Siapa saja terdampak:

• •
  Bank umum (konvensional & syariah), BPR, perusahaan pembiayaan, modal ventura, lembaga keuangan mikro, fintech pendanaan, pergadaian, LPEI, hingga PNM.

Timeline:

Aturan ini diundangkan 2 September 2025 dan mulai berlaku dua bulan setelahnya.

Apa kata OJK:

Gambaran besar:

Dengan POJK UMKM, OJK ingin menciptakan ekosistem pembiayaan yang lebih sehat dan inklusif, sehingga UMKM tak hanya bertahan tapi juga tumbuh menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

(ANT)