Pemerintah Luncurkan Delapan Program Akselerasi Pembangunan 2025

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto. (Foto: Kementerian Sekretariat Negara RI)

INFORMASI.COM, Jakarta - Pemerintah menyiapkan delapan program akselerasi pembangunan yang akan dijalankan mulai tahun ini. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, usai rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/09/2025), yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

Program Magang untuk Lulusan Baru

•
Menargetkan 20 ribu peserta lulusan maksimal satu tahun (S1, D3, atau setara).
•
Peserta akan ditempatkan di sektor industri dengan masa magang 6 bulan.
•
Uang saku setara UMP, dengan anggaran sebesar Rp198 miliar.

Perluasan Insentif Pajak

•
Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) diperluas ke sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe.
•
Menyasar 552 ribu pekerja, dengan pembebasan PPh 100 persen untuk sisa tahun pajak 2025.
•
Total anggaran mencapai Rp120 miliar.

Bantuan Pangan Beras

•
Penyaluran 10 kilogram beras untuk Oktober–November 2025.
•
Program akan dievaluasi untuk kemungkinan dilanjutkan hingga Desember.
•
Membutuhkan anggaran Rp7 triliun.

“ Itu (lulusan) di-link and match-kan, dikerjasamakan dengan sektor industri, di mana penerima manfaat di tahap pertama 20 ribu orang. ”

— Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Perlindungan Sosial untuk Pekerja Informal

•
Bantuan iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM).
•
Menyasar 731.361 pekerja bukan penerima upah, seperti sopir, kurir, ojek daring, pekerja logistik.
•
Potongan 50 persen iuran, dengan total anggaran Rp36 miliar.
•
Santunan berupa 48 kali upah untuk kematian, 56 kali upah untuk cacat, serta beasiswa Rp174 juta bagi dua anak.

Akses Perumahan Pekerja

•
Penurunan bunga kredit dari BI rate plus 5 persen menjadi BI rate plus 3 persen.
•
Pembiayaan perumahan, uang muka, cicilan, hingga dukungan untuk pengembang.
•
Rp150 miliar ditanggung BPJS, target awal seribu penerima.
•
Didukung relaksasi SLIK oleh OJK.

Program Padat Karya Tunai

•
Dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada periode September–Desember 2025.
•
Menyasar 609.465 penerima manfaat.
•
Anggaran: Rp3,5 triliun (KemenPU) dan Rp1,8 triliun (Kemenhub).

“ JKK itu santunan kematian 48 kali upah, santunan cacat 56 kali upah, beasiswa Rp174 juta untuk dua orang anak, dan jaminan kematian. ”

— Airlangga Hartarto.

Deregulasi Tata Ruang

•
Percepatan deregulasi PP 28/2025.
•
Integrasi RDTR ke sistem OSS dengan dukungan data geospasial.
•
Dana Rp3,5 miliar per RDTR, kebutuhan total sekitar Rp1 triliun.

Adapun, program terakhir adalah pengembangan ekosistem "Gig Economy", yang merupakan pilot project ruang kerja bersama di Jakarta. Nantinya, program ini akan diperluas ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam. Untuk pendanaannya menggunakan dana dari ekonomi kreatif.

Airlangga Hartarto Akselerasi Pembangunan Program Pembangunan Program Pemerintah