BKPM Minta Tambahan Anggaran Rp1,15 T untuk Perkuat Layanan Investasi

INFORMASI.COM, Jakarta — Kementerian Investasi/Hilirisasi-BKPM dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR di Jakarta, Senin (15/9/2025), meminta tambahan anggaran Rp1,15 triliun pada tahun anggaran 2026 untuk memperkuat perizinan, pengawasan, dan layanan investasi.

Kenapa penting:

Investasi menyumbang 26–30% pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk mendorong target pertumbuhan 8% dalam beberapa tahun ke depan, pemerintah menargetkan konsolidasi realisasi investasi Rp13 ribu triliun.

Kondisi anggaran:

• •
  Komisi XII DPR sebelumnya menyetujui anggaran BKPM Rp1,93 triliun.
• •
  Badan Anggaran DPR kemudian merevisi kembali ke angka awal Rp775 miliar.
• •
  BKPM menilai angka itu hanya cukup untuk operasional dasar.

Apa kata Wamen Investasi Todotua Pasaribu:

• •
  “Kami titipkan catatan ini agar bisa difasilitasi oleh Komisi XII kepada Badan Anggaran.”
• •
  “Anggaran yang ada hanya cukup untuk sewa bandwidth, storage, dan loket pengaduan.”
• •
  “OSS kini mengelola 12 juta NIB dan angka terus bertambah.”

Gambaran besar:

• •
  Target investasi 2025 sebesar Rp1,9 ribu triliun, dengan realisasi 50% pada semester I.
• •
  BKPM mengelola layanan perizinan lewat Online Single Submission (OSS) dan menangani gugatan perdata hampir setiap hari.
• •
  BKPM juga punya 9 kantor perwakilan investasi (IIPC) di luar negeri untuk promosi dan kerja sama.

Ke depan:

BKPM mendorong peningkatan performa OSS dan layanan perizinan agar target investasi bisa tercapai dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.

(ANT)