Tak Berkecukupan, Lifting Minyak jadi Sorotan

INFORMASI.COM, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan lifting minyak bumi nasional tidak boleh mengalami penurunan satu liter pun. Pasalnya, penurunan lifting minyak bisa berdampak pada naiknya biaya impor minyak dan gas.

"Saya titip yang berkaitan dengan lifting minyak, harus naik. Jangan sampai lifting minyak kita biarkan turun, seliter pun nggak boleh, harus naik. Setiap tahun harus naik," kata Jokowi saat menghadiri acara Malam Puncak HUT Ke-79 Pertambangan dan Energi, Kamis (10/10/2024).

Dia menyampaikan lifting minyak harus naik dengan cara apapun.

Jokowi mengungkapkan, Menteri Keuangan sudah mengingatkan penurunan lifting minyak meskipun tampak sedikit namun dampaknya menaikkan impor minyak dan gas ratusan triliun.

"Artinya devisa kita hilang," kata Jokowi.

Pengembangan Biofuel B50, Pasokan Minyak Sawit RI Cukup?

Oleh karena itu, Jokowi menekankan berbagai upaya harus dilakukan untuk menaikkan lifting minyak, baik itu dikerjakan sendiri, dengan BUMN, Pertamina atau kerja sama dengan sektor swasta maupun asing.

"Semuanya dilakukan. Sumur-sumur yang kita miliki produktifkan," kata Jokowi menjelaskan.

Sebelumnya, lifting minyak juga sempat disinggung Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Bahlil mengungkapkan, terobosan untuk peningkatan lifting minyak dan energi ramah lingkungan (green energy) penting dalam rangka mendukung kedaulatan energi Indonesia.

Menurut Bahlil, lifting minyak Indonesia terus menurun. Dia memaparkan, konsumsi sekarang 1,6 juta barel minyak per hari sedangkan lifting hanya 600 ribu barel minyak per hari.

"Jadi memang harus ada terobosan-terobosan untuk kita meningkatkan lifting," ujar Bahlil, belum lama ini.

Menyoal Minyak Jelantah untuk Biofuel, dari Limbah hingga Greenflation

Adapun Bahlil berencana memangkas proses perizinan yang dianggap terlalu berbelit-belit sebagai langkah penting untuk meningkatkan lifting minyak.

"Negara kita dikomplain karena banyak aturan, dulu 320 lebih (aturan) sekarang hampir 200 aturan izin yang harus kita selesaikan," kata Bahlil.

Bahlil mencatat bahwa Indonesia sebelumnya memiliki lebih dari 320 aturan terkait izin di sektor minyak, yang sekarang telah dipangkas menjadi hampir 200 aturan.

Selain itu, pihaknya menyoroti skema gross split dengan cost recovery. Skema itu masih memiliki kendala, terutama dalam hal kompleksitas kriteria yang membingungkan.

Awalnya, terdapat 29 item dalam skema gross split yang dinilai sulit dipahami oleh para kontraktor. Bahkan Bahlil mengaku bahwa dirinya pun yang seorang Menteri ESDM, sulit memahami mengenai kriteria tersebut.

"Ada gross split yang baru itu adalah tadinya ada 29 item, saya sendiri bacanya susah, apa ini? Kok kriterianya panjang sekali, belum pengusaha, baru saya menteri (yang) baca," ujarnya. (ANT)