- Home
- Ekonomi
- Demi Berhemat Anggaran, Vietnam Akan Pangkas Jumlah Instansi Pemerintah dari 30 Jadi 22
Demi Berhemat Anggaran, Vietnam Akan Pangkas Jumlah Instansi Pemerintah dari 30 Jadi 22

INFORMASI.COM, Jakarta - Vietnam berencana akan memangkas jumlah kementerian dan lembaga pemerintah dari 30 menjadi 22. Pemangkasan ini bertujuan untuk menghemat anggaran.
Dikutip dari France 24, Selasa (11/2/2025), media, pegawai negeri, polisi, dan militer turut terdampak kebijakan pengurangan jumlah instansi pemerintah. Hampir dua juta orang bekerja di sektor publik pada 2022. Menurut pemerintah, 1 dari 5 pekerja ini akan hilang dalam lima tahun ke depan.
Dari pemangkasan, akan ada 100 ribu orang yang akan diberhentikan atau ditawarkan untuk pensiun dini. Akan tetapi, belum ada kejelasan tentang rencana pemangkasan.
Trump Kenakan Tarif Impor 25 Persen untuk Baja dan AluminiumBeberapa orang pegawai sudah mendapatkan pemberitahuan tentang pengurangan instansi pemerintah. Salah satunya adalah Thanh (nama samaran). Thanh berbicara kepada AFP bahwa karier selama 12 tahun sebagai produser TV dihentikan secara agresif pada bulan lalu.
Saluran berita milik negara ditutup. Satu dari lima lembaga penyiaran sudah ditutup. Ayah dua anak ini diberikan pemberitahuan dua minggu.
"Sungguh menyakitkan untuk membicarakannya," ujar ayah dua anak itu.
Pemimpin Tertinggi Vietnam, To Lam, berkata bahwa lembaga negara tak boleh menjadi tempat berlindung bagi pejabat-pejabat yang lemah.
"Kalau ingin punya tubuh yang sehat, terkadang kita harus minum obat yang pahit dan menahan sakit untuk menghilangkan tumor," kata dia.
Kafe Kencan Buta di Vietnam Dihujat Warganet Gara-gara IniPihak berwenang menyebut pemerintah menghemat 113 triliun dong (Rp72,38 triliun) dari pemangkasan jumlah instansi pemerintah.
Sekadar informasi, ekonomi Vietnam tumbuh 7,1% pada 2024. Negara itu membidik pertumbuhan ekonomi sebanyak 8% pada tahun ini.
Akan tetapi, kecemasan terhadap potensi kerentanan Vietnam makin naik, terutama kepada kebijakan tarif yang diberlakukan oleh Presiden AS, Donald Trump.
Komentar (0)
Login to comment on this news