Sri Mulyani Atur Ulang Efisiensi Anggaran Lewat PMK Baru

INFORMASI.COM, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani meneken aturan baru tentang pelaksanaan efisiensi anggaran melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025.

Mengapa penting

• •
  PMK ini memperkuat pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 soal efisiensi belanja negara.
• •
  Efisiensi tak hanya menyasar kementerian/lembaga (K/L), tapi juga transfer ke daerah (TKD), dan hasil penghematan akan dialihkan ke program prioritas nasional.
• •
  Aturan baru diteken untuk mendukung pelaksanaan belanja negara yang lebih tepat sasaran dan sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Detail aturan baru

• •
  Sasaran efisiensi meliputi belanja barang, belanja modal, dan belanja lain berdasarkan arahan presiden.
• •
  Jenis pengeluaran yang dipangkas mencakup:

  • •
    ATK
  • •
    Seremonial dan seminar
  • •
    Studi dan analisis
  • •
    Diklat, honor output, dan jasa profesi
  • •
    Percetakan, souvenir, sewa aset, dan lisensi aplikasi
  • •
    Jasa konsultan dan bantuan pemerintah
  • •
    Pemeliharaan, perjalanan dinas, hingga pembangunan infrastruktur
• •
  Sumber efisiensi diutamakan dari rupiah murni. Bila tak cukup, bisa menyasar PNBP, hibah, pinjaman, SBSN, dan dana BLU

Khusus TKD:

• •
  Efisiensi TKD dilakukan terhadap:

  • •
    Infrastruktur (atau yang dianggap infrastruktur)
  • •
    Dana otonomi khusus dan keistimewaan daerah
  • •
    Transfer yang belum dirinci atau bukan untuk layanan pendidikan/kesehatan
• •
  Dana yang terkena efisiensi akan dicadangkan, tak disalurkan ke daerah tanpa arahan Presiden.

Catatan penting

• •
  Belanja untuk pegawai, operasional dasar, dan pelayanan publik tetap harus terpenuhi.
• •
  Tidak boleh ada pengurangan tenaga non-ASN, kecuali kontrak selesai atau evaluasi kerja negatif.

(ANT)