INFORMASI.COM, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) RI akan merekrut 190 ribu petugas lapangan untuk pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang digelar Juni-Juli 2026.
Sensus Ekonomi yang dilakukan setiap 10 tahun itu ditujukan untuk memotret seluruh pelaku usaha di Indonesia.
BPS memastikan proses pengenalan program akan dimulai awal 2026, disusul perekrutan besar-besaran petugas lapangan.
- •Sensus Ekonomi 2026 akan diluncurkan Januari 2026.
- •Rekrutmen petugas dilakukan Februari 2026.
- •Posisi terbuka bagi mahasiswa, dosen, dan akademisi.
- •Skema pembayaran berdasarkan jumlah responden, dengan estimasi pendapatan Rp3 juta hingga 5 juta/bulan.
“ Kami butuh 190 ribu petugas di lapangan, bisa dari mahasiswa, dosen, akademisi silahkan bergabung karena ini sifatnya padat karya se-Indonesia. Bayaran tergantung jumlah responden yang mereka kumpulkan, kemungkinan bisa Rp3-5 juta per bulan. ”
— Sonny Harry Budiutomo Harmadi, Wakil Kepala BPS RI, dalam FGD Sosialisasi SE 2026 di Pekanbaru, Jumat.
Tujuan Sensus
BPS menegaskan sensus ini merupakan agenda besar untuk memperbarui struktur ekonomi nasional yang berubah dalam satu dekade.
- •Sensus dilakukan sekali dalam 10 tahun karena perubahan struktur ekonomi jangka panjang.
- •Seluruh pelaku usaha akan didata, termasuk usaha rumah tangga.
- •Riau disorot sebagai provinsi dengan ekonomi terbesar kedua di Sumatera.
- •BPS meminta dukungan penuh pemerintah daerah dalam pelaksanaan.
“ Semua pelaku usaha didata mulai dari level rumah tangga. Terimakasih dukungan Pemprov Riau, Pak Gubernur sudah mengundang pemangku kepentingan yang relevan seperti pelaku usaha dan akademisi untuk hadir mendukung sensus ekonomi pada Juni-Juli 2026. ”
— Sonny mengatakan.
Dukungan Pemprov Riau
Pemprov Riau menyatakan siap membuka akses data dan memastikan partisipasi seluruh perusahaan di wilayahnya.
- •Pemprov Riau menyiapkan data akurat untuk mendukung sensus.
- •Pemerintah daerah akan mendorong perusahaan untuk bekerja sama.
- •Hasil SE 2026 akan menjadi bahan perencanaan ekonomi daerah 10 tahun ke depan.
“ Ini akan menjadi pedoman 10 tahun ke depan sebagai bahan masukan bagi Pemprov Riau ke depannya. Kita mendukung bagaimana perusahaan kita kerjasama, kalau tidak mau kita surati dan lakukan pendekatan. ”
— SF Hariyanto, Plt Gubernur Riau, di Pekanbaru.
(ANT)