Purbaya Sebut Daya Saing RI Masih Kalah di ASEAN, Nvidia Malah ke Malaysia

Purbaya Sebut Daya Saing RI Masih Kalah di ASEAN, Nvidia Malah ke Malaysia
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dalam Pembukaan Rapimnas Kadin 2025 di Jakarta, Senin (1/12/2025). Foto: Kemenkeu

INFORMASI.COM, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa percepatan pertumbuhan ekonomi nasional mustahil tercapai tanpa perombakan menyeluruh terhadap ekosistem investasi di Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya saat membuka Rapimnas Kadin 2025 di Jakarta, Senin (01/12).

Menkeu menyoroti rendahnya daya saing Indonesia dibanding negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Singapura.

Ia menyebut keputusan Nvidia membangun fasilitas di Johor sebagai sinyal kuat bahwa iklim investasi Indonesia belum memenuhi ekspektasi investor global.

Task Force Debottlenecking

Untuk menjawab kendala struktural tersebut, pemerintah membentuk Task Force Debottlenecking sebagai saluran resmi bagi pelaku usaha untuk melaporkan hambatan investasi di lapangan. Menkeu mengatakan mekanisme ini akan dijalankan melalui sidang berkala yang ia pimpin sendiri.

Di situ, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, para pelaku bisnis, kalau ada hambatan di bisnis Anda, Anda bisa lapor dan kami akan sidangkan. Saya sudah memutuskan mengalokasikan waktu satu hari penuh untuk memimpin sidang debottlenecking.

— Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan, Pembukaan Rapimnas Kadin 2025, Jakarta, Senin (1/12/2025).

Pendekatan Berbasis Lapangan

Pemerintah meyakini metode ini akan mempercepat penataan iklim investasi. Keyakinan itu berangkat dari pengalaman penyelesaian 193 kasus debottlenecking dengan nilai kumulatif Rp894 triliun sepanjang 2016–2019.

Ke depan, kita akan perbaiki itu, sehingga nanti iklim bisnis akan kita perbaiki secara bertahap langsung dari lapangan, nanti dari situ kita betulin peraturannya. Bukan dari peraturan ke lapangan, tapi dari lapangan ini ke peraturan nanti.

— Purbaya menerangkan. 

Selain regulasi investasi, pemerintah menekankan pentingnya mengendalikan peredaran produk ilegal impor. Pengetatan pintu masuk barang bekas dan barang tidak berizin disebut penting agar industri dalam negeri memiliki ruang berkembang.

Target Pertumbuhan 8 Persen

Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 6 persen mulai tahun depan dengan target meningkat hingga 8 persen dalam 4-5 tahun ke depan.

Kombinasi kebijakan fiskal–moneter, permintaan domestik yang kuat, serta reformasi regulasi investasi disebut menjadi syarat pokok.

Jadi, tumbuh 8%, susah, tapi bukan angka yang mustahil kalau kita ajukan secara bertahap. Jadi fiskal, sektor keuangan dan iklim investasi perbaiki.

— Menkeu menerangkan.

BAGIKAN
Anda harus login untuk memberikan komentar.