INFORMASI.COM, Jakarta - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, membantah isu yang menyebut dirinya memiliki keterlibatan ataupun hubungan kepemilikan dengan PT Toba Pulp Lestari (TPL).
Melalui juru bicaranya, Luhut menegaskan dirinya tidak memiliki afiliasi apapun, langsung maupun tidak langsung, dengan TPL.
Informasi yang menyebut Luhut bagian dari Toba Pulp Lestari dinilainya tidak berdasar. Luhut pun meminta publik berhati-hati dalam menyebarkan informasi yang tidak terverifikasi.
“ Sehubungan dengan beredarnya berbagai informasi yang simpang siur di media sosial maupun ruang publik, kami sampaikan informasi tersebut adalah tidak benar. ”
— Jodi Mahardi, Juru Bicara Luhut, dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Kamis (4/12/2025).
Gara-gara Nama Mirip?
PT Toba Pulp Lestari menjadi pembicaraan setelah terjadi bencana alam yang memporak-porandakan wilayah di Sumatra Utara. Pada kejadian bencana alam itu, banjir bandang membawa banyak gelondongan kayu hasil tebangan yang disinyalir akibat pembalakan hutan.
Nah, kejadian itu kemudian dihubung-hubungkan dengan PT Toba Pulp Lestari karena adanya data yang menyebutkan perusahaan itu menjadi pengelola ratusan ribu hektare di Sumatra Utara.
Kemudian, banyak yang menyebut bahwa PT Toba Pulp Lestari terkait dengan Luhut Binsar Panjaitan. Munculnya isu tersebut kemungkinan karena nama perusahaan itu mirip dengan nama perusahaan yang dimiliki keluarga Luhut yakni PT Toba Bara Sejahtera.
Karena itu, untuk mencegah informasi palsu yang keliru itu kian menyebar, pihak Luhut menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kaitan dengan Toba Pulp Lestasi.
“ Setiap klaim yang beredar terkait kepemilikan atau keterlibatan beliau merupakan informasi yang keliru dan tidak berdasar. ”
— Jodi Mahardi menegaskan.
Baca Juga
Bencana Sumatra, Muzani: Kayu-kayu yang Hanyut Hasil Tebangan Lama
Nasional
Komitmen Luhut soal Transparansi
Pihak Luhut menyatakan bahwa seluruh tugas, keputusan, dan posisi publik yang dijalankannya tunduk pada aturan etika dan transparansi pejabat negara.
Poin yang ditegaskan:
- •Luhut mematuhi peraturan terkait etika jabatan publik dan konflik kepentingan.
- •Publik dipersilakan melakukan klarifikasi langsung untuk menghindari misinformasi.
- •Penekanan pada penggunaan sumber kredibel dalam konsumsi informasi publik.
“ Untuk memastikan akurasi dan mencegah penyebaran informasi palsu, kami mempersilakan media maupun publik untuk melakukan klarifikasi langsung kepada pihak kami apabila diperlukan. ”
— Jodi mengatakan.
Respons Luhut soal Kawasan IMIP
Di kesempatan terpisah, Luhut juga menyinggung sejarah pembangunan bandara dan kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah.
Ia menekankan bahwa pengembangan kawasan industri dilakukan melalui proses lintas pemerintahan dan strategi investasi jangka panjang.
Luhut menyebut IMIP mulai dikembangkan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, peresmian proyek terjadi di masa Presiden Joko Widodo.
“ Salah satu tonggak awalnya adalah pembangunan kawasan industri Morowali yang dimulai pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan diresmikan pada era Presiden Joko Widodo. Dari situlah lahir pemikiran bahwa Indonesia tidak boleh terus mengekspor bahan mentah. ”
— Luhut Binsar Pandjaitan, kepada awak media, beberapa waktu lalu.
Luhut mengungkapkan bahwa keputusan mendatangkan investor Tiongkok dilakukan berdasarkan kesiapan teknologi dan pasar.
Meski demikian, investasi strategis dengan berbagai pihak, termasuk Tiongkok, selalu menetapkan syarat yang memastikan manfaat ekonomi, teknologi, dan industrialisasi di Indonesia.
“ Tentu dalam perjalanannya terdapat banyak tantangan. Tetapi setiap keputusan kami buat melalui proses yang terpadu, transparan, dengan perhitungan untung-rugi yang jelas, dan yang menjadi titik pijak utama saya adalah kepentingan nasional. ”
— Luhut menambahkan.
(ANT)
Baca Juga
Gibran: Warga Sumatra Tidak Sendiri
Nasional