INFORMASI.COM, Jakarta - Yenny Wahid, putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), secara terbuka mengkritik model pengelolaan tambang yang melibatkan organisasi masyarakat (ormas). Dalam pernyataannya pada Haul ke-16 Gus Dur di Pondok Pesantren Tebuireng, Kamis (18/12), ia menilai hal tersebut justru menimbulkan mudarat besar berupa perpecahan.
Yenny mengungkapkan kegelisahannya atas kondisi Nahdlatul Ulama (NU) saat ini, di mana ada dua kelompok yang tengah bertikai. Ia pun mendukung seruan agar pengelolaan tambang dikembalikan kepada pemerintah, sebagaimana seruan mantan Ketua Umum PBNU K.H. Said Aqil Siroj.
Yenny mengingatkan bahwa NU didirikan berdasarkan semangat persatuan dan kasih sayang (mahabbah), bukan untuk hal-hal yang berpotensi memecah belah.
Ia menyarankan jika pemerintah ingin membantu, sebaiknya dalam bentuk anggaran yang dapat digunakan untuk membangun sekolah, pondok pesantren, atau rumah yang lebih bermanfaat secara langsung.
“ Sekarang sudah jelas yang di depan mata ada mudarat yang besar yaitu mudarat perpecahan. Ini yang harus menjadi prioritas utama kita. Saya mendukung seruan K.H. Said (mantan Ketua Umum PBNU K.H. Said Aqil Siroj) yang mengatakan mungkin lebih baik tambang diberikan kembali kepada pemerintah. ”
— Yenny Wahid, pada Haul ke-16 Gus Dur di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Kamis (18/12/2025).
Dialog dengan Luhut dan Kecurigaan Adanya Politisasi
Kritik Yenny Wahid juga didasari oleh informasi dari pembicaraannya dengan tokoh senior sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan. Dalam dialog tersebut, kata Yenny, terungkap ketidaksetujuan dan kekhawatiran mengenai kompleksitas serta motif politik di balik pemberian izin tambang kepada ormas.
- •Yenny menerangkan bahwa hasil diskusi itu bahwa Luhut Binsar Pandjaitan tidak setuju ormas diberi tambang karena mengelolanya sulit.
- •Luhut disebutkan sejak awal enggan menandatangani persetujuan terkait hal ini dan mengingatkan filosofi Tionghoa bahwa pengelola tambang harus memiliki "tangan dingin" agar tidak menimbulkan perpecahan.
- •Yenny mendapat informasi dari kalangan wartawan bahwa ada menteri yang ngotot memberikan izin tambang kepada ormas keagamaan yang berafiliasi dengan partainya.
- •Ia menegaskan bahwa NU tidak boleh masuk dalam "jebakan" menjadi alat legitimasi politik semacam itu, karena hanya akan merugikan dan bertentangan dengan martabat organisasi.
“ Ada teman-teman wartawan yang mengatakan menteri itu memberikan izin tambang untuk ormas keagamaan yang berafiliasi dengan partainya. Ini berarti NU dipakai sebagai alat legitimasi saja. Itu yang menurut saya harus kita cermati. ”
— Yenny Wahid menerangkan.
(ANT)