- • Pemerintah menyiapkan anggaran THR ASN, TNI, dan Polri sebesar Rp55 triliun pada 2026.
- • Pencairan THR ditargetkan berlangsung pada awal Ramadan 2026.
- • Belanja pemerintah triwulan I-2026 diproyeksikan mencapai Rp809 triliun untuk menjaga pertumbuhan ekonomi.
INFORMASI.COM, Jakarta - Pemerintah menyiapkan tunjangan hari raya (THR) tahun 2026 bagi aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, dan anggota Polri dengan total anggaran Rp55 triliun. Penyaluran THR tersebut ditargetkan berlangsung pada awal Ramadan 2026 sebagai bagian dari belanja negara pada triwulan pertama tahun depan.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan rencana tersebut setelah menghadiri acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026). Ia mengatakan pemerintah masih memfinalisasi jadwal pencairan THR.
“ Ada pasti (pencairan THR ASN). Tapi, saya tidak tahu tanggal pastinya. Yang jelas di awal-awal puasa kita harapkan sudah bisa disalurkan. ”
— Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan RI, di Jakarta, Jumat.
Purbaya menerangkan pemerintah mencairkan THR ASN, TNI, Polri di awal-awal Ramadan untuk memperkuat likuiditas masyarakat. Ia berharap daya beli masyarakat tetap terjaga bahkan bisa meningkat signifikan saat Puasa Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri. Rencana itu juga dilakukan agar konsumsi rumah tangga naik untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang dibidik hingga 5,5 persen.
“ Jadi kita keluarkan semua belanjanya mungkin di bulan pertama untuk memastikan bahwa momentum pertumbuhan ekonomi masih akan berkelanjutan. ”
— Purbaya menerangkan.
Pemerintah memproyeksikan belanja negara pada triwulan I-2026 mencapai Rp809 triliun. Anggaran tersebut mencakup pembayaran THR bagi ASN, TNI, dan Polri, serta sejumlah program prioritas nasional.
Dalam perencanaan belanja awal tahun itu, pemerintah mengalokasikan percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp62 triliun, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Sumatera Rp6 triliun, serta paket stimulus ekonomi Rp13 triliun.
Purbaya menegaskan pemerintah menjalankan belanja triwulan pertama secara tepat waktu untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional setelah kinerja kuat pada 2025. Ia memprediksi ekonomi Indonesia tumbuh di Triwulan I 2026 antara 5,5 persen sampai 6 persen.
Menurutnya, capaian tersebut berpotensi mendorong Indonesia keluar dari pola pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen. Pemerintah juga mendorong konsumsi rumah tangga melalui momentum libur Imlek dan Idul Fitri serta kebijakan Work From Anywhere (WFA).
Di sisi investasi dan produksi, pemerintah mempercepat pembangunan Koperasi Desa Merah Putih sebanyak 30 ribu unit dengan nilai Rp90 triliun. Pemerintah juga menargetkan pembangunan 190 ribu unit rumah komersial, rumah subsidi, dan bantuan renovasi rumah melalui program BSPS dengan anggaran Rp20 triliun.
Selain itu, proyek hilirisasi Danantara dengan nilai investasi 7 miliar dolar AS atau sekitar Rp110 triliun akan memasuki tahap peletakan batu pertama. Secara keseluruhan, pemerintah mengidentifikasi dorongan investasi langsung sekitar Rp220 triliun pada awal 2026.