- • Kementerian Perdagangan China menjatuhkan sanksi ekspor terhadap 40 perusahaan dan entitas Jepang.
- • China membaginya dalam dua kategori: 20 entitas masuk daftar kontrol ekspor (export control list) dan 20 lainnya masuk daftar perhatian (watch list).
- • Entitas dalam daftar kontrol dilarang sama sekali menerima barang dual-use asal China.
- • Sementara entitas dalam daftar perhatian akan menghadapi proses perizinan yang lebih ketat.
INFORMASI.COM, Jakarta - Ketegangan diplomatik antara Beijing dan Tokyo memasuki babak baru.
Kementerian Perdagangan China pada Selasa (24/2/2026) mengumumkan sanksi ekspor terhadap 40 perusahaan dan entitas Jepang. Langkah ini diambil dengan alasan menjaga keamanan dan kepentingan nasional, serta memenuhi kewajiban internasional seperti non-proliferasi.
Keputusan ini memicu kekhawatiran akan terganggunya rantai pasokan bahan baku kritis, terutama rare earth, yang selama ini menjadi andalan industri manufaktur Jepang, mulai dari otomotif, elektronik, hingga pertahanan.
Dua Kategori Sanksi: Daftar Kontrol dan Daftar Perhatian
Dalam pengumuman resmi yang dirilis Selasa pagi, Kementerian Perdagangan China membagi 40 entitas Jepang ke dalam dua kelompok dengan konsekuensi berbeda.
Pertama, 20 entitas dimasukkan ke dalam daftar kontrol ekspor (export control list) . Mereka adalah perusahaan yang dinilai Beijing "berpartisipasi dalam peningkatan kemampuan militer Jepang."
Entitas dalam kategori ini dilarang sama sekali menerima barang dual-use (barang yang dapat digunakan untuk keperluan sipil dan militer) yang berasal dari China.
“ Dilarang bagi operator ekspor untuk mengekspor barang dual-use ke 20 entitas tersebut. Organisasi dan individu di luar negeri dilarang mentransfer atau menyediakan barang dual-use yang berasal dari China kepada 20 entitas ini. Setiap kegiatan terkait yang sedang berlangsung harus segera dihentikan. ”
— Demikian bunyi pernyataan resmi Kementerian Perdagangan China.
Entitas dalam daftar ini mencakup nama-nama besar industri berat Jepang, antara lain Mitsubishi Shipbuilding, Mitsubishi Heavy Industries Aero Engines, IHI Aerospace, Kawasaki Heavy Industries Aerospace Systems, Fujitsu Defense & National Security, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), dan National Defense Academy of Japan.
Kedua, 20 entitas lainnya dimasukkan ke dalam daftar perhatian (watch list) . Kategori ini diperuntukkan bagi entitas yang "tidak dapat diverifikasi pengguna akhir dan penggunaan akhir dari barang dual-use."
Konsekuensi bagi entitas dalam daftar ini adalah proses perizinan yang lebih ketat. Operator ekspor tidak dapat menggunakan izin umum atau prosedur registrasi sederhana. Mereka wajib menyerahkan laporan penilaian risiko dan komitmen tertulis bahwa barang tidak akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas militer Jepang .
“ Kementerian Perdagangan akan melakukan pemeriksaan pengguna akhir dan penggunaan akhir yang lebih ketat untuk ekspor barang dual-use ke entitas dalam daftar perhatian. Ekspor yang melibatkan pengguna militer Jepang, penggunaan militer, atau penggunaan lain yang berkontribusi pada peningkatan kapasitas militer Jepang tidak akan disetujui. ”
— Lanjut pernyataan Kemendag China.
Daftar perhatian ini mencakup Subaru Corporation, FUJI Aerospace Technology, ENEOS, ITOCHU Aviation, Institute of Science Tokyo, Mitsubishi Materials, Sumitomo Heavy Industries, TDK, Hino Motors, Nitto Denko, dan lainnya .
China Ingin Redam "Remiliterisasi" Jepang
Juru bicara Kementerian Perdagangan China menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk menghentikan ambisi remiliterisasi dan nuklir Jepang.
“ Tujuan dari langkah-langkah ini adalah untuk menghentikan upaya 'remiliterisasi' dan ambisi nuklir Jepang. Langkah-langkah ini sepenuhnya sah, masuk akal, dan sesuai hukum. ”
— Juru Bicara Kemendag China beralasan.
Pernyataan itu juga menegaskan bahwa sanksi hanya menargetkan sejumlah kecil entitas Jepang dan hanya berlaku untuk barang dual-use.
“ Tindakan penambahan daftar yang dilakukan China sesuai hukum hanya menargetkan sejumlah kecil entitas Jepang. Langkah-langkah terkait hanya berlaku untuk barang dual-use dan tidak mempengaruhi pertukaran ekonomi dan perdagangan normal antara China dan Jepang. Entitas Jepang yang bertindak dengan itikad baik dan mematuhi hukum sama sekali tidak perlu khawatir. ”
— Jubir Kemendag China menambahkan.
Langkah ini merupakan eskalasi dari kebijakan Januari 2026, ketika Beijing pertama kali mengumumkan larangan ekspor barang dual-use untuk pengguna militer Jepang.
Kebijakan saat itu dipicu oleh pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi pada November 2025, yang mengatakan bahwa serangan China terhadap Taiwan dapat dianggap sebagai ancaman eksistensial bagi Jepang .
Ancaman bagi Pasokan Rare Earth dan Industri Jepang
Salah satu kekhawatiran terbesar dari sanksi ini adalah dampaknya terhadap pasokan rare earth (logam tanah jarang) ke Jepang. China selama ini menguasai lebih dari 90 persen kapasitas pemurnian dan pengolahan rare earth global .
Untuk heavy rare earth elements (HREE) seperti Disprosium dan Terbium, ketergantungan Jepang pada China mencapai hampir 100 persen.
Disprosium dan Terbium merupakan bahan krusial untuk magnet permanen berkinerja tinggi dalam kendaraan listrik, robotika, dan sistem pertahanan.
Analisis dari Nomura Research Institute (NRI) memperkirakan bahwa jika pembatasan ekspor berlangsung selama tiga bulan, kerugian ekonomi Jepang bisa mencapai sekitar 660 miliar yen atau sekitar Rp 72 triliun dan menekan PDB riil sebesar 0,11 persen.
Jika berlangsung setahun, kerugian bisa membengkak menjadi 2,6 triliun yen atau sekitar Rp284 triliun, dengan penurunan PDB 0,43 persen.
S&P Global melaporkan bahwa meskipun data ekspor global rare earth China terlihat normal dalam beberapa bulan terakhir, volume ekspor untuk senyawa dan logam tertentu, terutama yang berbasis heavy rare earth, mengalami perlambatan signifikan.
"Pasokan senyawa dan logam tertentu yang dikontrol ekspor masih menjadi perhatian saat kita memasuki tahun 2026, karena data ekspor terkini menunjukkan volume masih di bawah level historis dan ekspor mengarah ke jumlah negara yang lebih terbatas dibandingkan sebelum kontrol ekspor April," kata Andrew David, wakil presiden senior riset dan analisis di lembaga think tank Silverado Policy Accelerator.
Respons Jepang dan Potensi Dampak ke Konsumen
Pemerintah Jepang sebelumnya telah mengecam langkah China. Pada Januari, Sekretaris Kabinet Minoru Kihara menyatakan bahwa China hanya menyasar Jepang.
“ Langkah seperti ini, yang hanya menargetkan negara kami, sangat berbeda dari praktik internasional, sama sekali tidak dapat diterima, dan sangat disesali. ”
— Minoru Kihara, Seskab Jepang, pada Januari 2026.
Dampak sanksi ini diprediksi tidak hanya berhenti di tingkat korporasi. Gangguan pasokan di hulu akan merambat ke hilir dan diterjemahkan menjadi tekanan biaya tambahan pada anggaran rumah tangga Jepang.
Ketika biaya input manufaktur melonjak dan pasokan menjadi sangat tidak stabil, perusahaan akan mengalihkan biaya tambahan ke konsumen akhir. Inflasi terdorong biaya diperkirakan akan terjadi di sektor otomotif, peralatan rumah tangga, dan elektronik konsumen kelas atas .
Bagi warga Jepang biasa, ini berarti harga mobil, peralatan elektronik, dan berbagai produk konsumen akan naik di tengah stagnasi pertumbuhan upah riil yang sudah berlangsung lama.
Jalan Keluar: Verifikasi dan Kerja Sama
Meski demikian, China membuka peluang bagi entitas dalam daftar perhatian untuk dihapus jika mereka memenuhi kewajiban verifikasi.
“ Entitas yang masuk dalam daftar perhatian dapat mengajukan permohonan untuk dikeluarkan dari daftar setelah memenuhi kewajiban untuk bekerja sama dalam verifikasi sesuai dengan Pasal 26 Peraturan tentang Pengendalian Ekspor Barang Dual-use China. Setelah Kementerian Perdagangan memverifikasi keadaan terkait, mereka dapat dikeluarkan dari daftar perhatian. ”
— Pernyataan Kemendag China.
Langkah China ini menegaskan bahwa rare earth dan teknologi dual-use telah menjadi senjata geopolitik yang efektif.
Dengan ketergantungan Jepang yang hampir mutlak pada pasokan China untuk elemen-elemen kritis ini, tekanan terhadap industri dan ekonomi Jepang dipastikan akan terasa dalam beberapa bulan mendatang.