- • Realisasi belanja negara per Januari 2026 mencapai Rp227 triliun atau tumbuh 25,7 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
- • Belanja bansos dan program Makan Bergizi Gratis melonjak signifikan sejak awal tahun.
- • Percepatan belanja tersebut untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2026.
INFORMASI.COM, Jakarta – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menunjukkan kinerja ekspansif pada awal 2026. Pemerintah merealisasikan belanja negara sebesar Rp227 triliun hingga Januari 2026 atau meningkat 25,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pemerintah mendorong percepatan belanja tersebut untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2026. Pemerintah mengarahkan stimulus melalui konsumsi rumah tangga dan percepatan proyek infrastruktur.
Belanja Pemerintah Pusat dan Lonjakan Bansos
Pemerintah mencatat realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp131,9 triliun pada Januari 2026. Kenaikan terlihat pada pos bantuan sosial (bansos) dan belanja barang.
Realisasi bansos mencapai Rp9,5 triliun atau lebih dari dua kali lipat dibandingkan Januari 2025 yang sebesar Rp4,1 triliun. Pemerintah mempercepat penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) Triwulan I sejak awal Januari sehingga mendorong kenaikan tersebut.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menunjukkan peningkatan tajam. Pemerintah merealisasikan anggaran MBG sebesar Rp19,5 triliun pada Januari 2026. Pada Januari 2025, realisasi program yang sama tercatat Rp45 miliar.
"Per 21 Februari 2026, program MBG telah menjangkau 60,24 juta penerima melalui 23.678 Satuan Pelayanan Perangkat Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia," ujar Suahasil.
Anggaran Pendidikan dan Target Sekolah Rakyat
Pemerintah tetap menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas. Pemerintah merealisasikan anggaran pendidikan sebesar Rp56,5 triliun dari total pagu Rp769,1 triliun.
Pemerintah mengalokasikan anggaran tersebut untuk Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, tunjangan profesi guru dan dosen, serta Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Pada 2026, pemerintah menargetkan pembangunan 104 sekolah rakyat baru dan revitalisasi hampir 12.000 sekolah dengan dukungan anggaran Rp17,6 triliun.
Infrastruktur dan Dukungan Pangan
Pemerintah menetapkan pagu anggaran infrastruktur sebesar Rp434,8 triliun pada 2026. Pemerintah memfokuskan penggunaan anggaran untuk swasembada pangan, ketahanan energi, dan peningkatan konektivitas.
Proyek strategis mencakup pembangunan bendungan, jaringan irigasi, cetak sawah, serta pembangunan jalan dan jembatan melalui Kementerian Pekerjaan Umum.
Untuk menjaga stabilitas harga dan stok pangan, pemerintah mencairkan Rp22,7 triliun kepada Perum Bulog per 31 Januari 2026. Dana tersebut digunakan untuk menyerap gabah dan beras petani.
Transfer ke Daerah dan Dukungan Wilayah Terdampak Bencana
Pemerintah juga menyalurkan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp95,3 triliun hingga akhir Januari 2026. Untuk daerah terdampak bencana di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pemerintah memberikan relaksasi syarat penyaluran dana.
Pemerintah menyiapkan tambahan alokasi sebesar Rp10,65 triliun yang akan dicairkan secara bertahap mulai akhir Februari 2026.
"Percepatan belanja ini adalah bentuk dukungan APBN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat secara langsung," tutup Wamenkeu Suahasil.