- • Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih memiliki ruang efisiensi meskipun pagu anggarannya mencapai Rp335 triliun.
- • Pemerintah sedang menyiapkan skema efisiensi anggaran kementerian dan lembaga untuk menjaga defisit APBN 2026 tetap di bawah 3 persen.
- • Tekanan harga minyak dunia akibat konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel berpotensi memperlebar defisit anggaran negara.
INFORMASI.COM, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai pemerintah masih memiliki peluang untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), meskipun program tersebut telah dialokasikan anggaran hingga Rp335 triliun.
Purbaya menyampaikan bahwa program MBG pada dasarnya merupakan kebijakan yang penting karena memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama kelompok ekonomi bawah. Namun, ia menilai pelaksanaan program tersebut masih dapat diperbaiki agar penggunaan anggaran menjadi lebih optimal.
“MBG akan diefisienkan, cara mereka belanjanya. Saya pikir MBG itu program yang bagus karena nggak semuanya kaya. Hanya pelaksanaannya dioptimalkan saja,” ujar Purbaya di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (16/3/2026).
Menurut dia, optimalisasi pelaksanaan program tidak selalu berarti harus menyerap seluruh pagu anggaran yang telah ditetapkan pemerintah.
Selain menyoroti program MBG, Kementerian Keuangan juga tengah menyiapkan rencana efisiensi anggaran di sejumlah kementerian dan lembaga. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 agar tetap berada di bawah batas tiga persen.
“Saya pikir begitu, enggak harus Rp335 triliun,” katanya.
Pemerintah menilai defisit anggaran berpotensi meningkat seiring kenaikan harga minyak global. Tekanan harga energi tersebut dipicu oleh ketegangan geopolitik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel.
Purbaya menjelaskan bahwa langkah efisiensi terutama akan menyasar pos Anggaran Biaya Tambahan (ABT) di setiap kementerian dan lembaga. Ia menilai komponen anggaran tersebut sering kali membuat total belanja negara meningkat.
Menurut dia, pos ABT memiliki potensi untuk dipangkas sebagai bagian dari penyesuaian kebijakan fiskal pemerintah.
Sebagai bendahara negara, Purbaya menyatakan Kementerian Keuangan akan lebih dulu menentukan langkah awal yang dapat dilakukan oleh kementerian dan lembaga dalam menyiapkan rencana efisiensi.
Proses penyusunan rencana tersebut diperkirakan berlangsung dalam waktu sekitar satu minggu ke depan sebelum pemerintah mengambil keputusan lanjutan.
“Tapi belum tentu eksekusi ya. Kalau mau dipotong, mana yang dipotong, kira-kira gitu. Nanti mereka sesuaikan kebijakannya berdasarkan potongan Kementerian Keuangan,” kata Purbaya menjelaskan.
Pemerintah juga masih memantau perkembangan harga minyak dunia sebelum memutuskan perubahan desain anggaran secara lebih luas dalam waktu mendatang.