- • Pemerintah menargetkan defisit APBN tetap di bawah 3 persen melalui efisiensi kementerian dan lembaga.
- • Presiden mendorong peningkatan produksi batu bara serta evaluasi kebijakan ekspor untuk menjaga penerimaan negara.
- • Skema WFH dan konversi energi menjadi langkah tambahan untuk menekan konsumsi BBM dan menjaga stabilitas fiskal.
INFORMASI.COM, Jakarta - Pemerintah memperkuat ketahanan fiskal nasional di tengah tekanan global, termasuk kenaikan harga energi, melalui sejumlah kebijakan strategis yang dibahas dalam rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3/2026).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa Presiden menekankan pentingnya menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar tidak melampaui batas 3 persen. Pemerintah kemudian menindaklanjuti arahan tersebut melalui langkah efisiensi di berbagai kementerian dan lembaga.
“Kita menjaga APBN agar defisit tetap di bawah 3 persen dan sesuai dengan arahan pada saat Sidang Kabinet Paripurna dan sudah dirapatkan dengan kementerian teknis, itu dilakukan efisiensi dari berbagai K/L. Dan dengan efisiensi berbagai K/L itu defisit 3 persen bisa dijaga,” ujar Airlangga.
Selain pengendalian fiskal, pemerintah juga merancang langkah antisipatif terhadap lonjakan harga bahan bakar minyak dan komoditas. Presiden meminta peningkatan produksi batu bara sebagai salah satu sumber penguatan penerimaan negara.
“Presiden juga meminta agar volume daripada produksi batu bara bisa ditingkatkan. Artinya akan ada perbaikan terkait dengan RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya),” jelasnya.
Sejalan dengan itu, pemerintah tengah mengkaji penyesuaian kebijakan pajak ekspor batu bara. Evaluasi ini dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara di tengah tren kenaikan harga komoditas global.
Di sektor energi, pemerintah mendorong percepatan konversi pembangkit listrik tenaga diesel menjadi pembangkit listrik tenaga surya. Penugasan tersebut diberikan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara guna menekan ketergantungan terhadap bahan bakar minyak yang harganya meningkat.
Selanjutnya, pemerintah mengkaji penerapan fleksibilitas kerja melalui skema work from home satu hari dalam lima hari kerja. Kebijakan ini dirancang untuk menekan konsumsi bahan bakar melalui pengurangan mobilitas harian.
“Ada penghematan dari segi penggunaan mobilitas dari bensin penghematannya cukup signifikan, seperlima dari apa yang biasa kita keluarkan,” ungkap Airlangga.
Ia menambahkan bahwa kebijakan WFH tidak hanya menyasar aparatur sipil negara, tetapi juga diharapkan dapat diadopsi oleh sektor swasta dan pemerintah daerah. Pemerintah masih mematangkan skema tersebut sebelum diumumkan secara resmi kepada publik.
Rangkaian kebijakan ini menunjukkan upaya pemerintah dalam merespons tekanan global secara terukur, sekaligus menjaga stabilitas fiskal dan memperkuat fondasi ketahanan energi nasional.