- • Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan harapannya agar harga plastik bisa turun pada April 2026.
- • Pasalnya, pemerintah tengah mencari sumber impor bahan baku biji plastik (nafta) alternatif dari India, AS, dan Afrika.
- • Pemerintah mengaku masih menunggu ketersediaan stok dari negara asal, sementara proses pengapalan diperkirakan lebih lambat akibat perang di Timur Tengah.
INFORMASI.COM, Jakarta – Kalangan pengusaha di Indonesia semakin tercekik oleh lonjakan harga plastik yang dipicu oleh konflik berkepanjangan antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) memperkirakan harga plastik bisa naik hingga 70 persen. Sektor usaha yang paling terdampak melonjaknya harga plastik yakni bisnis makanan dan minuman, Fast-Moving Consumer Goods (FMCG), farmasi, logistik, dan ritel.
Kondisi ini mulai menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku industri, terutama sektor makanan dan minuman. Kenaikan biaya produksi yang signifikan berpotensi memicu kenaikan harga produk. Bahkan, ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) mulai mengemuka jika harga bahan baku strategis ini tidak segera turun.
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkapkan harapannya agar harga plastik di dalam negeri dapat segera turun pada bulan April ini. Harapan itu disampaikan di tengah upaya pemerintah yang tengah aktif mencari sumber impor alternatif bahan baku biji plastik berupa nafta dari kawasan di luar Timur Tengah.
“Mudah-mudahan (harga plastik bisa turun bulan ini),” kata Budi di Jakarta, Senin (13/4/2026).
Budi menjelaskan bahwa selama ini pasokan nafta sebagian besar berasal dari Timur Tengah. Namun, pengiriman terganggu akibat konflik perang, sehingga pemerintah mulai mencari sumber impor baru dari India, Amerika Serikat, dan Afrika. Ia menambahkan bahwa impor dari ketiga wilayah tersebut saat ini masih dalam proses. Pemerintah masih menunggu ketersediaan stok dari negara asal sebelum pengiriman dilakukan.
Selain itu, proses pengapalan juga diperkirakan lebih lambat karena perang di Timur Tengah. Dengan demikian, impor bahan baku baru belum terealisasi dan produsen plastik dalam negeri masih harus mengandalkan stok yang sekarang mereka miliki. Budi juga mengakui bahwa Indonesia harus bersaing dengan negara produsen plastik lain seperti Taiwan, Korea Selatan, Thailand, Vietnam, dan Singapura dalam mendapatkan pasokan nafta.
“Kita terus mencari (dari) negara lain yang bisa mensuplai untuk bahan baku biji plastik,” ujar Budi.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan bahwa pemerintah telah mulai membahas persoalan tersebut secara lintas kementerian. Menurutnya, isu yang berkaitan dengan tekanan industri tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Ketenagakerjaan, tetapi juga melibatkan kementerian lain seperti Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan.
“Antisipasi tentu kita lakukan. Pembahasan dilakukan lintas kementerian agar solusi yang diambil bisa komprehensif,” ujarnya.
Tekanan akibat kenaikan harga plastik juga dirasakan secara luas oleh industri makanan dan minuman. Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI), Adhi Lukman, menyebutkan bahwa lonjakan harga plastik tidak hanya memengaruhi biaya produksi, tetapi juga menimbulkan masalah ketersediaan bahan baku.
Menurutnya, plastik merupakan komponen penting dalam hampir seluruh produk makanan dan minuman, sehingga setiap perubahan harga akan langsung berdampak pada struktur biaya industri. Bahkan dalam beberapa laporan anggota GAPMMI, kenaikan harga plastik mencapai 30 persen hingga 100 persen tergantung jenis materialnya.
Dalam struktur biaya produksi, kemasan plastik dapat menyumbang sekitar 20–25 persen dari harga pokok produk. Jika harga kemasan naik tajam, produsen sulit menyesuaikan harga jual secara langsung karena kondisi pasar dan daya beli masyarakat.
Situasi tersebut membuat margin keuntungan industri semakin tertekan. Beberapa produsen bahkan mulai mencari alternatif kemasan lain, seperti kembali menggunakan kemasan kaca, sebagai respons atas kelangkaan dan mahalnya plastik di pasar.
Pelaku industri berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga bahan baku dan memastikan ketersediaan pasokan plastik. Tanpa kebijakan penyeimbang, tekanan biaya produksi dikhawatirkan akan terus meningkat dan berdampak pada keberlangsungan industri serta lapangan kerja di sektor tersebut.