- • Anggota DPR Mufti Anam mengkritik kenaikan harga BBM nonsubsidi yang dinilai mendadak dan terlalu tinggi.
- • Kenaikan harga Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex disebut berdampak luas ke seluruh lapisan masyarakat.
- • DPR meminta pemerintah menjamin ketersediaan BBM subsidi dan menyesuaikan harga saat kondisi global membaik.
INFORMASI.COM, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PDIP, Mufti Anam, menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi secara tiba-tiba tanpa sosialisasi kepada publik.
Pernyataan tersebut disampaikan Mufti pada Ahad (19/4/2026), menyusul keputusan PT Pertamina (Persero) yang menaikkan harga BBM nonsubsidi sejak 18 April 2026.
“Lagi-lagi Pertamina menaikkan harga BBM tanpa ancang-ancang, dan kenaikannya pun sekarang cukup signifikan. Kebijakan ini pastinya sangat memberatkan rakyat,” kata Mufti.
Kenaikan harga tersebut mencakup Pertamax Turbo (RON 98) yang naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. Harga Dexlite meningkat dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter, sementara Pertamina Dex naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter.
Mufti menilai kebijakan ini bertolak belakang dengan sikap pemerintah sebelumnya yang menahan harga energi, termasuk BBM dan LPG subsidi. Ia menyebut perubahan kebijakan tersebut terjadi dengan alasan yang sama, yakni gejolak geopolitik global.
“Kemarin masyarakat ditenangkan dengan narasi bahwa harga BBM tidak akan naik. Rakyat diminta percaya, diminta tenang. Baru saja masyarakat menyambut dengan sukacita,” kata dia. “Tiba-tiba harga BBM melonjak sangat tajam, tanpa kesiapan, tanpa empati, tanpa komunikasi”
Ia menambahkan bahwa kekhawatiran masyarakat terhadap kenaikan harga sebenarnya sudah muncul sejak konflik di kawasan Timur Tengah memengaruhi produksi dan distribusi minyak mentah. Namun, pernyataan pemerintah sebelumnya membuat publik merasa situasi terkendali.
“Ternyata Pemerintah benar-benar PHP (pemberi harapan palsu) kepada rakyat,” ujar dia.
Menurut Mufti, asumsi bahwa kenaikan BBM nonsubsidi hanya berdampak pada kelompok menengah ke atas tidak tepat. Ia menilai efek kenaikan harga akan menjalar ke seluruh lapisan ekonomi.
Selain itu, ia menyoroti kondisi di sejumlah daerah yang mengalami keterbatasan BBM subsidi. Dalam situasi tersebut, masyarakat terpaksa beralih ke BBM nonsubsidi yang harganya lebih tinggi.
“Di banyak daerah, rakyat harus antre panjang, bahkan pulang dengan tangan kosong karena stok BBM subsidi habis. Dalam kondisi seperti itu, mereka dipaksa membeli BBM nonsubsidi. Dan hari ini, justru BBM nonsubsidi harganya dinaikkan secara ugal-ugalan,” kata Mufti.
Ia meminta pemerintah memastikan distribusi BBM subsidi merata di seluruh wilayah. Selain itu, ia mendorong pemerintah dan Pertamina untuk segera menyesuaikan harga BBM ketika kondisi geopolitik global mulai mereda dan pasokan minyak kembali stabil.