- • Pemerintah menemukan kenaikan harga MinyaKita dipicu penyerapan besar untuk bantuan pangan.
- • Program bantuan pangan itu menjangkau 33 juta penerima selama dua bulan dengan alokasi dua liter per bulan.
- • Skema bantuan diubah agar tidak lagi bergantung pada MinyaKita dan pasokan pasar tetap terjaga.
INFORMASI.COM, Jakarta - Kenaikan harga MinyaKita di pasaran akhirnya menemukan titik terang. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan lonjakan harga dipicu terserapnya pasokan minyak goreng tersebut untuk program bantuan pangan dalam dua bulan terakhir.
Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa pemerintah telah mengidentifikasi penyebab utama kenaikan harga setelah melakukan evaluasi distribusi dan konsumsi di lapangan.
“Sudah ketemu sebabnya kenapa naik. Karena ada bantuan pangan 33 juta penerima, dua bulan, masing-masing dua liter. Itu jumlahnya sangat besar,” kata Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi bersama menteri terkait di Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Ia memaparkan bahwa program bantuan pangan menyasar sekitar 33 juta penerima dengan alokasi dua liter per bulan selama dua bulan. Volume distribusi dalam jumlah besar tersebut menyerap stok yang sebelumnya beredar di pasar tradisional.
Kondisi ini menyebabkan ketersediaan MinyaKita di pasar rakyat berkurang dan harga mengalami kenaikan. Padahal, sejak awal produk tersebut dirancang sebagai pengganti minyak goreng curah agar lebih higienis, khususnya untuk kebutuhan pasar tradisional.
Dalam perkembangannya, konsumsi MinyaKita meluas hingga ke ritel modern sehingga tekanan terhadap pasokan semakin meningkat.
Menanggapi situasi tersebut, pemerintah memutuskan untuk menambah suplai sekaligus mengubah pola distribusi bantuan pangan agar tidak membebani satu merek tertentu.
“Ke depan bantuan pangan akan menggunakan merek apa saja dengan harga yang sama. Produsen akan kita minta mendukung sehingga MinyaKita tidak terganggu di pasar,” ujar Zulkifli Hasan.
Ia menegaskan bahwa MinyaKita akan dikembalikan ke fungsi awal sebagai minyak goreng untuk pasar tradisional. Pemerintah juga memperkuat peran Perum Bulog dalam menyalurkan produk tersebut ke sekitar 500 kabupaten/kota agar distribusi berjalan lebih terarah.