- • Bank Indonesia mencatat posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada kuartal I-2026 mencapai US$ 433,4 miliar atau sekitar Rp 7.627 triliun.
- • Pertumbuhan tahunan ULN melambat menjadi 0,8 persen dibandingkan kuartal IV-2025 yang mencapai 1,9 persen.
- • Perlambatan dipengaruhi pertumbuhan ULN pemerintah yang menurun serta kontraksi pada ULN swasta.
INFORMASI.COM, Jakarta - Bank Indonesia (BI) melaporkan pertumbuhan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada kuartal I-2026 mengalami perlambatan. Posisi ULN Indonesia tercatat sebesar US$ 433,4 miliar atau setara Rp 7.627 triliun dengan asumsi kurs Rp 16.700 per dolar Amerika Serikat.
Secara tahunan, posisi ULN hanya tumbuh 0,8 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada kuartal IV-2025 yang mencapai 1,9 persen.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, mengatakan perkembangan ULN dipengaruhi oleh dinamika utang luar negeri sektor publik dan sektor swasta.
BI mencatat pertumbuhan ULN pemerintah melambat pada awal 2026. Posisi ULN pemerintah mencapai US$ 214,7 miliar atau tumbuh 3,8 persen secara tahunan. Pada kuartal sebelumnya, pertumbuhan ULN pemerintah tercatat sebesar 5,5 persen.
“Perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh aliran modal masuk asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional seiring dengan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia,” kata Denny dalam siaran pers yang dikutip Senin (18/5/2026).
BI menjelaskan pemerintah tetap mengelola utang luar negeri secara hati-hati, terukur, dan akuntabel. Pemanfaatan ULN diarahkan untuk mendukung pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
Berdasarkan sektor ekonomi, penggunaan ULN pemerintah paling besar dialokasikan untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22,1 persen dari total ULN pemerintah. Setelah itu, alokasi terbesar berikutnya berada pada sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 20,2 persen, jasa pendidikan 16,2 persen, konstruksi 11,5 persen, serta transportasi dan pergudangan sebesar 8,5 persen.
BI juga mencatat struktur ULN pemerintah masih didominasi utang jangka panjang dengan porsi mencapai 99,99 persen dari total ULN pemerintah.
Di sisi lain, posisi ULN swasta justru mengalami penurunan. Pada kuartal I-2026, ULN swasta tercatat sebesar US$ 191,4 miliar, turun dibandingkan kuartal IV-2025 yang mencapai US$ 194,2 miliar.
Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi sebesar 1,8 persen. Penurunan tersebut terjadi baik pada kelompok lembaga keuangan maupun perusahaan nonkeuangan.
“Penurunan posisi ULN terjadi pada kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) dan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations), yang secara tahunan masing-masing tercatat kontraksi sebesar 3,6 persen (yoy) dan 1,3 persen (yoy),” ujar Denny.
Menurut BI, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian. Keempat sektor tersebut menyumbang 80,4 persen dari total ULN swasta.
Sama seperti ULN pemerintah, struktur ULN swasta juga masih didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,6 persen dari total ULN swasta.
Secara keseluruhan, BI menilai struktur ULN Indonesia tetap sehat. Hal itu tercermin dari rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,5 persen pada kuartal I-2026, lebih rendah dibandingkan 30 persen pada kuartal IV-2025.
Selain itu, dominasi ULN jangka panjang yang mencapai 85,4 persen dari total utang luar negeri dinilai mampu menjaga stabilitas pembiayaan eksternal Indonesia.
BI menyatakan koordinasi dengan pemerintah terus diperkuat untuk memantau perkembangan ULN dan menjaga ketahanan ekonomi nasional.
“Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” kata Denny.