- • Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama sejumlah menteri di Istana Merdeka, Kamis (21/5/2026), terkait kesiapan kebijakan devisa hasil ekspor (DHE).
- • Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan DHE akan mulai berlaku awal Juni 2026.
- • Pemerintah juga menyiapkan ekspor komoditas strategis seperti CPO, batu bara, dan ferro alloy melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).
INFORMASI.COM, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (21/5/2026). Pertemuan itu digelar untuk membahas kesiapan implementasi kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) yang bakal diberlakukan awal bulan depan.
Usai rapat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan keterangan kepada awak media. Ia melaporkan langsung kepada Presiden terkait rencana pelaksanaan dua hal utama.
“Tadi melaporkan ke Bapak Presiden terkait dengan rencana implementasi dari dua hal yaitu pelaksanaan devisa hasil ekspor yang berlangsung tanggal 1 Juni besok,” ucap Airlangga di lingkungan Istana Kepresidenan, Kamis.
Selain DHE, pemerintah juga tengah menyiapkan skema ekspor komoditas strategis. Tiga komoditas yang masuk dalam daftar tersebut adalah crude palm oil (CPO), batu bara, dan ferro alloy. Seluruh ekspor ketiga komoditas itu akan dilakukan melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia.
Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah sedang menuntaskan seluruh instrumen regulasi pendukung. Targetnya, implementasi kebijakan berjalan tepat waktu.
“Tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi, baik dari Permendag, dari BI, maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan,” katanya.
Pemerintah tidak hanya menyiapkan aturan. Sosialisasi kepada pelaku usaha juga akan digelar pada hari yang sama, yakni Kamis sore pukul 16.00 WIB.
“Sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sore hari ini jam 4, sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah,” lanjut Airlangga.
Menanggapi skema ekspor melalui Danantara, Airlangga menyampaikan pesan khusus kepada investor asing. Ia meminta mereka tetap tenang dan percaya terhadap arah kebijakan pemerintah. Lebih lanjut, ia memastikan bahwa seluruh kegiatan ekspor masih dijalankan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah ada saat ini.
“Yang pertama tentu tidak perlu khawatir, karena seluruhnya ekspor masih dilakukan oleh perusahaan di sektor existing ya,” ujar Menko Airlangga.
“Dalam ekspor itu langsung ada pelaporan kepada Danantara, sehingga dalam tiga bulan nanti kita fine tune sistemnya,” jelasnya.
Rapat di Istana Merdeka itu juga membahas langkah-langkah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Pembahasan dilakukan mengingat situasi global yang masih diwarnai ketidakpastian.
Airlangga memaparkan sejumlah keputusan yang diambil. Pemerintah akan melanjutkan kebijakan work from home (WFH) untuk dua bulan ke depan. Selain itu, berbagai insentif disiapkan guna mendorong pergerakan ekonomi pada kuartal kedua.
“Tadi dibahas berbagai kebijakan yang akan diambil, termasuk kebijakan paket terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir. Maka juga akan dilanjutkan work from home untuk dua bulan ke depan,” katanya.
Rangkaian langkah tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Pemerintah berupaya memastikan devisa tetap berada di dalam negeri, ekspor tetap berjalan, dan kepercayaan pelaku usaha tetap terjaga.