- • Badan Pusat Statistik (BPS) buka suara terkait ramainya keluhan warga yang masuk desil 9-10 namun merasa ekonominya pas-pasan.
- • BPS menegaskan penentuan desil tidak berdasarkan batas penghasilan tertentu (cut off point), melainkan pemeringkatan (ranking) keluarga menggunakan puluhan variabel.
- • Dalam desil yang sama, seperti desil 10, terdapat keluarga dengan kondisi ekonomi sangat beragam, mulai dari penghasilan jutaan hingga triliunan rupiah.
INFORMASI.COM, Jakarta - Sejumlah warga di media sosial tengah ramai mempertanyakan hasil pengecekan desil mereka dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Keluhan ini muncul setelah mereka mengetahui diri mereka tercatat dalam desil 9 atau 10, padahal kondisi ekonomi sehari-hari dinilai tidak mencerminkan kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi.
Salah satu unggahan yang viral menunjukkan seorang pengguna mengaku masuk desil 9 meski hanya tinggal di rumah kontrakan tipe 36 dan memiliki satu mobil bekas.
Pengguna lain bahkan mengaku masuk desil 10 meski rumahnya masih mengontrak dan penghasilan suami hanya sekitar Rp 3 juta per bulan. Seorang warganet lainnya mengungkapkan kebingungannya karena hasil cek desil menempatkannya satu level dengan konglomerat.
Menanggapi ramainya keluhan tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cilegon memberikan penjelasan melalui akun Threads resmi mereka, @bpscilegon.
BPS menjelaskan bahwa desil merupakan pembagian keluarga ke dalam 10 kelompok berdasarkan peringkat kondisi sosial ekonomi. Seluruh keluarga diurutkan terlebih dahulu, kemudian dibagi menjadi 10 kelompok dengan jumlah keluarga yang relatif sama.
"Secara gampangnya, desil itu membagi jumlah keluarga menjadi 10 bagian/kotak sama banyak," tulis BPS Cilegon, dikutip Kamis (13/8/2026).
Dengan mekanisme tersebut, desil 1 merupakan kelompok dengan peringkat kondisi sosial ekonomi paling rendah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan peringkat paling tinggi.
BPS menegaskan bahwa penentuan desil tidak didasarkan pada batas penghasilan tertentu. Artinya, tidak ada ketentuan bahwa seseorang dengan penghasilan sekian rupiah otomatis masuk desil tertentu.
"Kotak-kotak inilah yang disebut desil. Jadi, dalam pengelompokan desil tidak ada cut off point. Tidak ada penghasilan sekian masuk desil x, atau aset sekian masuk desil y. Murni berdasarkan pemeringkatan/ranking keluarga," jelas BPS.
Pemeringkatan tersebut juga tidak hanya mempertimbangkan satu indikator. BPS menyebut terdapat banyak variabel yang digunakan untuk menentukan posisi suatu keluarga, antara lain kondisi perumahan, kepemilikan aset atau barang, demografi dan pendidikan, ketenagakerjaan, kepemilikan usaha, serta kesehatan.
BPS juga menjelaskan alasan keluarga dengan kondisi ekonomi yang sangat berbeda dapat berada dalam desil yang sama. Menurut BPS, dalam desil 10 terdapat keluarga dengan kondisi ekonomi yang beragam, mulai dari kelas menengah hingga kelompok dengan kekayaan sangat besar.
"Di desil yang sama, ada konglomerat dan ultra-rich dengan penghasilan miliaran hingga triliunan rupiah per bulan. Tapi, ada juga keluarga dengan penghasilan jutaan per bulan," tulis BPS.
BPS menyebut perbedaan kondisi yang sangat tajam di dalam desil 10 justru menunjukkan adanya ketimpangan ekonomi yang tinggi.
Sementara itu, Kementerian Sosial (Kemensos) juga menegaskan bahwa tabel yang beredar di media sosial yang mengaitkan desil dengan nominal pengeluaran tertentu bukan merupakan informasi resmi yang diterbitkan pemerintah.
Kemensos menjelaskan, berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 22/HUK/2026, peringkat kesejahteraan dalam DTSEN memang disusun ke dalam 10 kelompok atau desil. Namun, pembagian tersebut tidak berarti setiap desil memiliki batas nominal pengeluaran tertentu.