- • Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan penyaluran Pertalite masih berjalan dengan aturan yang berlaku saat ini.
- • Menurutnya, hingga kini pemerintah masih mengkaji rencana pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat kelompok desil 9 dan 10.
- • Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pengendalian subsidi BBM dilakukan bertahap agar penyalurannya lebih tepat sasaran.
INFORMASI.COM, Jakarta - Rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite untuk kelompok masyarakat desil 9 dan 10 belum diputuskan pemerintah. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan kebijakan tersebut masih dalam tahap pembahasan.
“Pembatasan Pertalite masih di dalam pembahasan, ya,” ujar Bahlil di Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Bahlil memastikan, selama pemerintah belum menetapkan aturan baru, distribusi Pertalite tetap berjalan menggunakan mekanisme yang berlaku saat ini.
“Masih seperti itu aja,” kata Bahlil.
Dengan demikian, batas pembelian Pertalite yang masih berlaku adalah maksimal 200 liter per hari untuk kendaraan bus dan truk. Sementara kendaraan roda empat memiliki batas pembelian maksimal 50 liter per hari.
Pemerintah sebelumnya membuka wacana pembatasan konsumsi Pertalite untuk kelompok masyarakat yang dianggap mampu, yakni kelompok desil 9 dan 10. Kelompok tersebut masuk kategori rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan lebih tinggi berdasarkan data sosial ekonomi.
Bahlil menjelaskan, Pertalite merupakan BBM bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan. Ia meminta masyarakat yang sudah memiliki kemampuan ekonomi lebih baik menggunakan BBM nonsubsidi.
“Yang sudah kaya-kaya, yang sudah mampu itu jangan mengambil hak rakyat, lah. Subsidi itu ya untuk saudara-saudara kita yang berhak menerimanya,” ucap Bahlil.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah memang tengah menyiapkan skema pengendalian subsidi BBM, termasuk Pertalite. Menurut dia, pembatasan tersebut dapat dilakukan secara bertahap dengan dukungan sistem yang dimiliki PT Pertamina.
Purbaya menjelaskan, salah satu opsi yang dibahas adalah melarang masyarakat yang masuk kategori desil 9 dan 10 membeli Pertalite. Kelompok tersebut nantinya diarahkan menggunakan BBM nonsubsidi.
Menurut Purbaya, pengendalian subsidi BBM masih dalam tahap pembahasan dan pelaksanaan baru dilakukan setelah seluruh sistem pendukung siap.
Kebijakan tersebut, kata dia, bertujuan memastikan anggaran subsidi energi benar-benar diterima masyarakat yang menjadi sasaran pemerintah.
Pemerintah selama ini terus melakukan evaluasi terhadap penyaluran BBM bersubsidi karena tingginya kebutuhan subsidi energi dan tantangan memastikan bantuan energi tidak dinikmati kelompok masyarakat yang sebenarnya mampu.
Namun, hingga saat ini belum ada keputusan final mengenai perubahan aturan pembelian Pertalite bagi kelompok desil 9 dan 10. Pemerintah masih menyusun mekanisme agar kebijakan subsidi tetap berjalan dengan prinsip ketepatan sasaran.