- • Komisi VI DPR RI menyoroti kenaikan harga telur, gula, dan beras meski cadangan pangan nasional dilaporkan mencukupi.
- • Pemerintah diminta menelusuri rantai pasok dari produksi hingga distribusi untuk mencari penyebab kenaikan harga.
- • Komisi VI mendorong operasi pasar oleh Bulog dan ID Food jika ditemukan kenaikan harga yang tidak wajar.
INFORMASI.COM, Jakarta - Harga sejumlah kebutuhan pokok mulai bergerak naik di pasar ketika ketersediaan stok pangan nasional dilaporkan masih mencukupi. Kondisi itu membuat Komisi VI DPR RI meminta pemerintah memperketat pengawasan distribusi untuk mencari sumber persoalan di balik kenaikan harga.
Anggota Komisi VI DPR RI Achmad mengatakan pengawasan perlu dilakukan dari sisi produksi hingga barang sampai ke konsumen. Pemerintah perlu memastikan perubahan harga tidak terjadi akibat gangguan pasokan, penurunan produksi, faktor musim, atau praktik penimbunan.
“Pertama tentu kita tengok dulu ekosistem distribusinya. Kita lihat dari sisi produksi sendiri, bagaimana hasil sawah dan pengaruh musim yang bisa menyebabkan pengurangan produksi, atau justru sebaliknya, adanya indikasi penimbunan. Ini membutuhkan pengawasan ketat dari pihak dan lembaga terkait,” tegas Achmad di sela-sela Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI di Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (28/8/2026).
Sorotan itu muncul setelah Komisi VI mengikuti Focus Group Discussion (FGD) bersama Perum Bulog. Dalam pertemuan tersebut, Bulog menyampaikan bahwa cadangan beras nasional berada dalam kondisi memadai.
Namun, kondisi di pasar menunjukkan perkembangan berbeda. Achmad menyebut harga telur, gula, dan beras mulai mengalami kenaikan.
“Stok pangan kita cukup, tapi kenyataannya di pasar harga mulai merangkak naik, seperti telur, gula, dan beras. Melalui Menteri Perdagangan, ini perlu diawasi secara ketat apa penyebab kenaikan ini apakah suplainya yang terganggu atau ada masalah di titik lain,” ujarnya.
Menurut Achmad, pemerintah perlu mencocokkan laporan mengenai ketersediaan stok dengan kondisi yang dihadapi masyarakat ketika membeli kebutuhan pokok. Data stok, kata dia, harus diikuti pemeriksaan terhadap jalur distribusi untuk mengetahui lokasi munculnya persoalan.
Jika kenaikan harga ditemukan tidak wajar, pemerintah diminta segera melakukan intervensi. Achmad menyebut operasi pasar sebagai salah satu langkah yang dapat digunakan untuk mengendalikan harga sekaligus menjaga pasokan kebutuhan pokok.
“Kami harapkan kementerian terkait langsung mengadakan operasi pasar sehingga harga kembali stabil. ID Food misalnya bisa turun untuk gula, kemudian Bulog mengadakan operasi beras dan minyak goreng,” katanya.
Selain intervensi harga, Achmad meminta pengawasan terhadap rantai pasok diperkuat. Pemerintah dan lembaga terkait juga perlu menindak pihak yang terbukti memanfaatkan kondisi pasar untuk memperoleh keuntungan secara tidak wajar.
Langkah tersebut dinilai penting agar kenaikan harga pangan tidak berujung pada kerugian bagi masyarakat.
“Masyarakat jangan sampai dirugikan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang mencari keuntungan pribadi dengan mengorbankan rakyat,” pungkasnya.