- • Prabowo menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir 2026 dan menyebut kebijakan itu dapat menghemat sekitar Rp100 triliun.
- • Prabowo mengatakan penghematan negara dan kemandirian pembiayaan pembangunan diarahkan untuk menghilangkan kemiskinan rakyat.
- • Di saat yang sama, pemerintah mengaku menolak tawaran pinjaman dari IMF karena ingin mengurangi ketergantungan terhadap utang.
INFORMASI.COM, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengungkap dua langkah yang menjadi bagian dari strategi transformasi pemerintah: memangkas jumlah badan usaha milik negara (BUMN) secara besar-besaran dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pinjaman luar negeri.
Prabowo mengatakan pemerintah menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga 31 Desember 2026. Pada saat yang sama, pemerintah memilih tidak mengambil tawaran pinjaman dari Dana Moneter Internasional (IMF) yang disebut diterima beberapa bulan lalu.
Dua kebijakan itu disampaikan Prabowo saat menutup Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).
Prabowo menempatkan efisiensi BUMN sebagai bagian dari upaya mengurangi biaya pengelolaan negara. Setelah penutupan ratusan perusahaan, jumlah BUMN diperkirakan tinggal sekitar 200-250 perusahaan.
“Desember 31, 2026 kami akan menutup lagi, paling sedikit 700 lagi yang kami akan tutup. Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN. Tinggal 200, 250,” ujar Prabowo.
Presiden memperkirakan kebijakan tersebut dapat menghemat sekitar Rp100 triliun. Penghematan itu berasal dari berbagai komponen biaya, termasuk biaya operasional, pengeluaran rutin, serta gaji direksi dan komisaris.
“Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun (rupiah). Dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris,” kata Prabowo.
Ia kemudian mengaitkan efisiensi tersebut dengan penghematan pemerintah secara keseluruhan. Menurut Prabowo, penghematan di berbagai bidang telah mencapai lebih dari Rp200 triliun dan mendekati Rp300 triliun setiap tahun.
“Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai,” ujarnya.
Bagi Prabowo, pemangkasan beban negara tersebut bukan tujuan akhir. Pemerintah ingin menggunakan ruang fiskal yang tersedia untuk memperbesar manfaat pembangunan bagi masyarakat, terutama kelompok yang masih berada dalam kemiskinan.
“Fokus, perhatian, tujuan dari strategi transformasi bangsa kita yang saya sekarang pimpin dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan,” ujar Prabowo.
Presiden mengatakan pemerintah telah menghitung kebutuhan untuk mencapai target tersebut secara rinci. Ia juga mengklaim pemerintah telah menunjukkan hasil dalam dua tahun pertama kepemimpinannya.
“Kita harus berani, dan saya sudah hitung dengan cermat sampai ke rupiah-rupiahnya. Saya sudah hitung dan saya yakin dan percaya kita akan berhasil,” katanya.
“Kita akan mengangkat jutaan rakyat kita keluar dari kemiskinan dan kita sudah buktikan dalam dua tahun pertama kita,” lanjut Prabowo.
Setelah menjelaskan agenda efisiensi dari dalam negeri, Prabowo berbicara mengenai cara pemerintah membiayai pembangunan. Ia mengatakan pemerintah tidak ingin terlalu banyak mengandalkan pinjaman dari luar negeri.
Investasi, menurut Prabowo, tetap terbuka. Namun, pemerintah akan memilih pinjaman dengan tingkat bunga serendah mungkin jika memang pembiayaan melalui utang diperlukan.
“Kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh, kalau kita pinjem uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin,” ujarnya.
Dalam konteks itu, Prabowo mengungkap pemerintah pernah mendapat tawaran pinjaman dari IMF. Tawaran tersebut, kata dia, disampaikan kepada Menteri Keuangan saat berada di Washington DC beberapa bulan lalu.
Namun, pemerintah memilih menolaknya.
“Saya kira kemarin, beberapa bulan yang lalu, kaget Menteri Keuangan kita di Washington DC ditawarin pinjeman dari IMF, kita tolak,” kata Prabowo.
Prabowo menyebut keputusan tersebut sebagai bukti bahwa Indonesia masih mampu menjalankan pembiayaan tanpa bergantung pada pinjaman IMF.
“Terima kasih Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF,” ujarnya.
Dengan dua langkah tersebut, Prabowo menggambarkan strategi transformasi pemerintah melalui dua sisi. Negara berupaya memangkas biaya dan struktur BUMN di dalam negeri, sementara dari sisi pembiayaan pemerintah berusaha membatasi penggunaan utang dari luar.
Ruang fiskal yang dihasilkan dari efisiensi tersebut kemudian diarahkan Prabowo untuk membiayai program yang manfaatnya ditujukan langsung kepada masyarakat. Sasaran akhirnya, menurut dia, adalah mengangkat jutaan rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan.