- • Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mempertanyakan relevansi kompensasi energi untuk industri ketika pemerintah masih kacau dalam penyaluran subsidi kepada masyarakat.
- • DPR menilai ketidakakuratan data desil masih membuat subsidi salah sasaran, warga yang berhak justru tidak menerima bantuan.
- • Pemerintah menyatakan DTSN terus diperbarui dan per 10 Juli 2026 telah mencakup sekitar 290,13 juta individu serta 95,98 juta keluarga.
INFORMASI.COM, Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mempertanyakan efektivitas pendataan penerima subsidi pemerintah. Ia menilai kesalahan penentuan desil masih membuat masyarakat yang seharusnya menerima subsidi justru terlewat, sementara kelompok yang tidak berhak dapat memperoleh manfaat.
Said menyampaikan persoalan tersebut dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Banggar DPR RI bersama pemerintah dan Bank Indonesia di Ruang Rapat Banggar DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Menurut Said, persoalan inclusion error dan exclusion error telah berlangsung dalam proses pendataan kesejahteraan sosial dari sistem sebelumnya hingga penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Kondisi itu, kata dia, membuat ketepatan sasaran subsidi masih menjadi persoalan.
“Yang berhak menerima tidak menerima, karena dia seharusnya posisi desil tiga, tiba-tiba desilnya sembilan. Yang berhak menerima tidak menerima, yang tidak berhak menerima dia menerima. Sehingga exclusion-inclusion error-nya dari 2017, DTSK (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sampai sekarang DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional), problem besar,” tegas Said.
Ia mengatakan Banggar DPR terus menerima perhatian terhadap persoalan validitas data karena kesalahan tersebut berpengaruh langsung terhadap penyaluran subsidi dan bantuan pemerintah. Aduan masyarakat, menurut Said, juga menunjukkan masih terdapat penerima bantuan yang kondisi ekonominya tidak sesuai dengan kategori penerima.
Karena itu, Said meminta pemerintah menjelaskan skema kompensasi yang berkaitan dengan kebijakan energi. Ia menilai ketepatan sasaran subsidi tidak cukup hanya dengan memperbaiki klasifikasi desil penerima.
“Sehingga tepat sasaran, kata kunci yang selalu kita tekankan, itu menjadi bias. Nah, sekarang saya minta jawaban pemerintah soal kompensasi,” lanjutnya.
Said Usul Identifikasi Biometrik
Said juga mengusulkan pemanfaatan teknologi untuk memperkecil kesalahan dalam menentukan penerima subsidi. Ia mempertanyakan kemungkinan pemerintah menggunakan sistem identifikasi biometrik seperti sidik jari atau retina mata.
Menurut dia, teknologi tersebut dapat membuat proses verifikasi penerima bantuan lebih sederhana sekaligus memastikan bantuan diberikan kepada orang yang tepat.
“Tidak ada skema yang lebih baik yang meniru negara lain, yang hanya pakai retina mata atau pakai sidik jari? Pemerintah punya kemampuan melakukan itu sehingga masyarakat bawah lebih dimudahkan. Tinggal tap pakai sidik jari,” ujarnya.
Pemerintah kemudian menjelaskan bahwa DTSEN terus mengalami pemutakhiran. Proses tersebut menggunakan sejumlah sumber, antara lain data administrasi, hasil sensus, pembaruan dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, pemeriksaan lapangan atau ground check, serta usulan dan sanggahan masyarakat melalui kanal resmi.
Berdasarkan pembaruan per 10 Juli 2026, DTSEN versi 3 mencakup sekitar 290,13 juta data individu dan 95,98 juta data keluarga. Pemerintah menyatakan pembaruan akan terus dilakukan untuk menyesuaikan data dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan mengurangi inclusion error maupun exclusion error.
Namun, bagi Said, penjelasan pemerintah mengenai pemutakhiran data belum menjawab seluruh persoalan yang diajukan dalam rapat. Ia secara khusus menilai pertanyaan mengenai kompensasi energi belum mendapatkan jawaban.
Banggar Pertanyakan Kompensasi Energi untuk Industri
Said mempertanyakan apakah anggaran kompensasi yang selama ini diberikan kepada sektor tertentu masih diperlukan dalam skema yang berjalan. Ia membuka kemungkinan agar sebagian anggaran tersebut dialihkan untuk memperkuat subsidi bagi masyarakat yang memang membutuhkan.
“Yang dijawab desilnya, yang belum terjawab kompensasinya. Apa tidak bisa kompensasi itu dikurangi, dialihkan ke subsidi?” kata Said.
Ia kemudian mempertanyakan kelayakan industri menerima kompensasi tersebut. Jika pemberian kompensasi memang tetap diperlukan, Said meminta pemerintah mengevaluasi efisiensi penggunaannya.
“Pertanyaan saya, apakah industri-industri kita masih layak dapat kompensasi? Kalau memang layak dan wajib, berarti ada yang perlu dievaluasi dari sisi efisiensinya,” ujarnya.
Said menegaskan persoalan utama yang ingin dipastikan Banggar bukan sekadar pembaruan data penerima, melainkan memastikan anggaran subsidi benar-benar sampai kepada kelompok yang menjadi sasaran kebijakan.
“Yang ingin kami pastikan adalah subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” pungkasnya.