- • Pemerintah memastikan ketersediaan pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas.
- • Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengimbau warga golongan mampu agar tidak menggunakan BBM subsidi.
- • Penyaluran energi bersubsidi difokuskan agar tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
INFORMASI.COM, Jakarta - Pemerintah Indonesia memastikan ketersediaan pasokan bahan bakar minyak (BBM), khususnya jenis subsidi, berada dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan publik. Kepastian tersebut mengemuka usai Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional (DEN) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 17 September 2026.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa negara berfokus menjaga ketersediaan energi tersebut. Sidang paripurna yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto itu juga membahas optimalisasi distribusi agar bantuan energi tepat sasaran.
“Kami pemerintah akan menyiapkan stok kebutuhan masyarakat, khususnya terkait dengan BBM bersubsidi,” ujar Bahlil.
Dalam kesempatan yang sama, pemerintah mengamati fenomena pergeseran pola konsumsi masyarakat dari produk nonsubsidi beralih ke BBM bersubsidi. Kementerian ESDM meminta kesadaran warga berpunya agar tidak mengambil hak kelompok masyarakat kecil.
“Persoalan shifting dari yang tadinya tidak memakai subsidi dan sekarang mereka memakai subsidi, saran saya sebagai warga negara Indonesia kepada saudara-saudara saya yang mampu, yang mohon maaf mobilnya pakai BMW, kemudian mobil-mobil yang kelas tinggi, ya mohonlah kita pakai hati juga. Janganlah kita pakai BBM subsidi,” ucapnya.
Kebijakan pembagian energi murah ini memiliki target penerima yang spesifik demi keadilan sosial. Efektivitas penyaluran menjadi indikator utama keberhasilan pengelolaan energi nasional.
“Itu kan untuk saudara-saudara kita yang berhak menerima itu, dengan metode lain adalah subsidi harus tepat sasaran,” lanjut Bahlil.
Menanggapi opsi pengetatan aturan formal, kementerian terkait masih mengkaji langkah tersebut secara komprehensif. Proses legislasi dan penyesuaian regulasi memerlukan tahapan birokrasi yang panjang, sehingga imbauan moral menjadi langkah awal yang mendesak.
“Saya akan mempertimbangkan, nanti kita lihat. Tapi kan saya harus ngomongin dulu, kalau regulasi itu butuh proses. Tapi imbauan ini penting,” ujarnya.
Bahlil menutup keterangan dengan menekankan nilai empati sosial bagi kalangan ekonomi mapan. Penggunaan fasilitas negara harus dikembalikan kepada golongan masyarakat yang tingkat kesejahteraannya masih rendah.
“Kalau yang punya gaji cukup, rumah bagus, pakai hatilah. Ya memang saya harus ngomong begini karena saya ini kan menteri yang pernah makan beras subsidi. Jadi berikanlah hak rakyat yang punya hak itu punya mereka. Jangan yang mampu yang mengambilnya,” tegas Bahlil.