- • DPR mengesahkan RUU APBN 2027 menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-7, Selasa (29/9/2026).
- • APBN 2027 menetapkan target pertumbuhan ekonomi 6 persen, inflasi 2,5 persen, dan kurs rupiah Rp17.500 per dolar AS.
- • Pemerintah dan DPR memasang sasaran kemiskinan maksimal 6,5 persen, pengangguran 4,30-4,87 persen, serta penciptaan hingga 3,49 juta lapangan kerja baru.
INFORMASI.COM, Jakarta - DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2027 menjadi Undang-Undang. Pengesahan berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Seluruh fraksi partai politik menyatakan persetujuan terhadap RUU APBN 2027. Ketua DPR Puan Maharani kemudian meminta persetujuan forum sebelum mengetukkan palu sebagai tanda pengesahan.
"Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap RUU APBN Tahun Anggaran 2027, apakah dapat disetujui menjadi Undang-Undang?" kata Puan dalam rapat tersebut.
Pengesahan itu menjadi tahap akhir setelah Badan Anggaran DPR dan pemerintah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama. Dalam kesepakatan sebelumnya, pemerintah dan Banggar menetapkan pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 6 persen, inflasi 2,5 persen, kurs rupiah Rp17.500 per dolar AS, serta suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun sebesar 6,9 persen.
Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan target pertumbuhan 6 persen diperlukan untuk memperbesar skala ekonomi nasional. Menurut dia, pertumbuhan tersebut diharapkan memberi ruang lebih besar bagi masyarakat untuk memperoleh manfaat dari aktivitas produksi dan konsumsi.
"Tantangannya memang tidak mudah, strategi yang telah dan akan diteruskan pemerintah adalah memperbesar nilai tambah ekspor dan investasi," ucap Said saat membacakan laporan Banggar.
Said menyebut konsumsi rumah tangga masih menjadi salah satu pilar utama dalam struktur produk domestik bruto. Karena itu, DPR dan pemerintah menempatkan pengendalian inflasi sebagai bagian penting dari sasaran ekonomi 2027.
Kurs rupiah juga menjadi salah satu asumsi utama dalam APBN 2027. Pemerintah dan Bank Indonesia menargetkan nilai tukar berada di kisaran Rp17.500 per dolar AS.
"Langkah ini untuk memastikan agar tekanan terhadap fiskal dan sektor riil tidak berkelanjutan," ujar Said.
Selain itu, APBN 2027 menetapkan harga minyak mentah Indonesia sebesar 75 dolar AS per barel atau sekitar Rp1,31 juta per barel jika dikonversi menggunakan asumsi kurs Rp17.500 per dolar AS. Lifting minyak bumi ditargetkan 612,5 ribu barel per hari, sedangkan lifting gas bumi mencapai 954 ribu barel setara minyak per hari.
Pertumbuhan 6 Persen Dibayangi Target Kemiskinan dan Pengangguran
Said menegaskan APBN 2027 tidak hanya diarahkan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi. Banggar DPR dan pemerintah juga memasukkan sejumlah indikator untuk mengukur dampak pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat.
Target tingkat pengangguran terbuka ditetapkan sebesar 4,30-4,87 persen. Pemerintah dan DPR juga menargetkan tingkat kemiskinan berada pada kisaran 6-6,5 persen, sedangkan kemiskinan ekstrem dipatok 0-0,5 persen.
Rasio Gini sebagai indikator ketimpangan pendapatan ditargetkan berada pada rentang 0,360-0,365. Sementara itu, indeks modal manusia ditetapkan 0,575.
Target pembangunan juga mencakup sektor pertanian dan perikanan. Indeks kesejahteraan petani ditargetkan mencapai 0,8038, nilai tukar petani berada pada kisaran 126-128, dan nilai tukar nelayan 106-110.
DPR dan pemerintah juga menetapkan proporsi lapangan kerja formal sebesar 40,81 persen. Penciptaan lapangan kerja baru ditargetkan mencapai 2,57 juta hingga 3,49 juta orang.
Untuk pendapatan nasional bruto atau GNI per kapita, targetnya ditetapkan Rp98,54 juta hingga Rp99,22 juta per orang.
Sementara dari sisi lingkungan, pemerintah dan DPR memasang target penurunan intensitas emisi gas rumah kaca sebesar 39,57 persen serta indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 76,84.
"Ke-14 indikator di atas merupakan instrumen pengukuran untuk melihat aspek yang lebih komprehensif antara capaian kesejahteraan rakyat dan pengendalian kualitas lingkungan hidup sebagai mitigasi pembangunan," kata Said.
Dengan pengesahan tersebut, APBN 2027 resmi menjadi dasar penyelenggaraan kebijakan fiskal tahun depan. Sebelumnya, pemerintah dan Banggar DPR telah menyepakati asumsi makro dan sejumlah target pembangunan untuk dibawa ke rapat paripurna.