- • Presiden Prabowo Subianto memberikan mandat kepada Bahlil Lahadalia untuk menjabat Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM.
- • Bahlil menegaskan dirinya hanya menjalankan kewenangan sesuai Keputusan Presiden (Keppres) dan arahan Presiden Prabowo.
- • Bahlil menyebut sekitar 90 persen investasi hilirisasi berada di sektor energi sehingga koordinasi kedua bidang akan dipusatkan untuk mempercepat eksekusi program.
INFORMASI.COM, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memberikan mandat baru kepada Bahlil Lahadalia dengan menempatkannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026), Bahlil menyatakan akan menjalankan dua tanggung jawab tersebut sesuai kewenangan yang diberikan Presiden melalui Keputusan Presiden (Keppres).
Penunjukan Bahlil menggabungkan koordinasi kebijakan hilirisasi dan sektor energi dalam satu kendali kementerian. Menurut Bahlil, langkah tersebut berkaitan dengan agenda besar pemerintahan Prabowo yang memasukkan hilirisasi dan transisi energi sebagai bagian dari Asta Cita.
“Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya Asta Cita adalah tentang hilirisasi dan transisi energi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan eksekusi ke depan,” kata Bahlil.
Bahlil menjelaskan, sektor ESDM memiliki hubungan erat dengan program hilirisasi karena sebagian besar investasi dalam agenda tersebut berada di bidang energi dan sumber daya mineral.
Menurut dia, sekitar 90 persen dari total investasi hilirisasi berada di sektor ESDM. Karena itu, ia menilai koordinasi antara fungsi kementerian koordinator dan kementerian teknis perlu dilakukan dalam satu arah kebijakan.
“Kantornya akan tetap di Kementerian ESDM sambil kita melihat tahap perkembangan, karena saya melihat bahwa fokus kita kan hilirisasi. Dari total investasi 100 persen, 90 persennya itu ada di sektor ESDM,” ujar Bahlil.
Terkait posisi Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Bahlil menegaskan kementerian tersebut tetap berstatus sebagai kementerian teknis. Menurutnya, kementerian itu akan berada dalam koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
“Kalau Menko kan Kemenko saja, Menteri Koordinator. Sementara Menteri Investasi dan Hilirisasi kan dia Menteri Teknis. Jadi Kementeriannya Kementerian Investasi dan Hilirisasi itu di dalam koordinasi Kemenko,” katanya.
Bahlil juga menegaskan bahwa dirinya tidak menjalankan kewenangan di luar mandat yang diberikan Presiden. Ia menyebut seluruh pembantu Presiden harus bekerja berdasarkan aturan dan keputusan yang telah ditetapkan.
“Saya hanya menjalankan sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam Keppres Bapak Presiden karena kita maknai semua kewenangan tentang ketatanegaraan itu oleh Bapak Presiden, dan dilimpahkan para pembantu-pembantunya,” ujar Bahlil.
Ia menambahkan, dalam sistem pemerintahan presidensial, pengangkatan menteri merupakan kewenangan Presiden. Karena itu, keputusan yang telah ditetapkan harus dihormati dan dijalankan oleh para pembantu Presiden.
“Kita tahu bahwa dalam sistem presidensial, mengangkat memperhatikan menteri adalah hak prerogatif Bapak Presiden karena itu semua hal yang terjadi, yang sudah diputuskan oleh Bapak Presiden, kita harus hargai sebagai hak prerogatif Bapak Presiden,” pungkas Bahlil.
Dengan jabatan baru tersebut, Bahlil kini menjadi penghubung utama antara agenda hilirisasi, investasi, serta kebijakan energi nasional yang menjadi salah satu fokus pemerintahan Prabowo.