- • Pemerintah mengarahkan APBN 2027 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus melindungi masyarakat dan memperkuat transformasi ekonomi.
- • Defisit APBN 2027 ditargetkan tetap 2,4 persen terhadap PDB dengan pembiayaan yang lebih mengandalkan sumber domestik.
- • Pemerintah juga menyiapkan strategi peningkatan penerimaan melalui pajak, bea cukai, dan PNBP untuk menopang agenda APBN 2027.
INFORMASI.COM, Jakarta - Pemerintah menyiapkan APBN 2027 dengan strategi pertumbuhan ekonomi yang lebih ekspansif, tetapi tetap menjaga batas fiskal. Salah satu langkah yang disiapkan adalah mempertahankan defisit anggaran sebesar 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan memperbesar peran pembiayaan dari dalam negeri.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung mengatakan APBN 2027 akan membawa tema “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat”. Anggaran negara akan diarahkan menjalankan tiga fungsi sekaligus, yakni mendorong pertumbuhan, melindungi masyarakat, dan mentransformasi perekonomian.
“APBN 2027 mengusung tema ‘Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat’. Ini akan didorong oleh APBN 2027 sebagai salah satu sumber pertumbuhan,” kata Juda dalam Media Gathering Kementerian Keuangan 2026 di Bogor, Kamis (1/10/2026).
Menurut Juda, fungsi pertama atau to grow akan dijalankan melalui kebijakan yang mendorong aktivitas ekonomi dan investasi. Pemerintah juga akan menggunakan APBN untuk mendukung pembangunan prioritas dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Fungsi kedua, to protect, diarahkan untuk menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi.
Sementara fungsi to transform akan difokuskan pada penguatan fondasi pertumbuhan jangka panjang. Pemerintah akan mendorong investasi, hilirisasi, dan industrialisasi untuk menjalankan agenda tersebut.
Pajak dan Cukai Jadi Tumpuan Penerimaan
Untuk membiayai agenda tersebut, pemerintah menyiapkan strategi peningkatan penerimaan negara. Dari sektor perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak akan memperluas basis pajak dengan memanfaatkan data dan teknologi.
Pemerintah juga akan mengoptimalkan Coretax dan Compliance Risk Management Integrated Risk Engine. Pengawasan terhadap wajib pajak strategis dan berisiko tinggi akan diperkuat, termasuk melalui penegakan hukum pajak dan optimalisasi insentif.
Dari sisi bea dan cukai, pemerintah akan memperkuat pencegahan serta pemberantasan perdagangan Barang Kena Cukai (BKC) ilegal. Pemerintah juga akan mengintensifkan kebijakan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) dan bea masuk untuk komoditas tertentu.
Strategi tersebut mencakup perluasan basis penerimaan bea keluar dan BKC, penguatan nilai pabean dan klasifikasi barang, serta peningkatan layanan dan tata kelola. Pemerintah juga akan menggunakan kebijakan bea dan cukai untuk mendukung ekspor, hilirisasi, dan pertumbuhan wilayah.
Untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pemerintah akan mengoptimalkan penerimaan dari sektor sumber daya alam melalui perbaikan tata kelola dan penguatan Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA).
Pemerintah juga akan mendorong peningkatan nilai tambah yang ramah lingkungan serta memperbaiki kualitas layanan PNBP melalui standardisasi, inovasi, digitalisasi, dan penyederhanaan layanan.
“Ini yang diharapkan menjadi penguatan sumber-sumber penerimaan,” tandas Juda.
Defisit Tetap 2,4 Persen, Utang Lebih Banyak Ditopang Pasar Domestik
Di sisi pembiayaan, pemerintah menetapkan defisit APBN 2027 sebesar 2,4 persen terhadap PDB. Pemerintah akan mengutamakan sumber pembiayaan domestik untuk mengurangi kerentanan APBN terhadap gejolak ekonomi global.
Juda mengatakan pemerintah akan menjaga defisit dan pembiayaan anggaran dalam batas yang aman dan berkelanjutan. Pengelolaan utang juga akan menggunakan pendekatan antisipatif serta active cash and debt management.
Pemerintah turut mengoptimalkan sejumlah sumber pembiayaan dan instrumen fiskal, termasuk Danantara, Special Mission Vehicle, Badan Layanan Umum, dan Sovereign Wealth Fund. Pemerintah juga akan memperluas akses pembiayaan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Selain itu, Saldo Anggaran Lebih (SAL) akan dioptimalkan sebagai penyangga untuk menghadapi ketidakpastian.
Juda mengatakan porsi pembiayaan domestik menjadi strategi utama karena dinilai lebih rendah terpapar gejolak eksternal. Ia membandingkan kondisi kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN) oleh investor asing saat ini dengan satu dekade lalu.
“Strategi utamanya adalah tetap fokus dominannya di pembiayaan dari domestik yang relatif tidak rentan terhadap gejolak global,” ujar Juda.
Menurut dia, kepemilikan asing terhadap SBN Indonesia saat ini berada di kisaran 13-14 persen. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan sekitar 10 tahun lalu ketika investor asing memegang hampir 40 persen SBN Indonesia.
“Ini tentu saja bisa mengurangi kerentanan di pasar uang dan pasar valas kita,” kata Juda.