- • Dukungan kepada Prabowo hanya 5 persen di antara responden yang menilai upaya pemerintah memperbaiki harga pangan yang semakin buruk.
- • Di kelompok yang menilai upaya pemerintah semakin baik, dukungan kepada Prabowo mencapai 20 persen.
- • Penilaian terhadap lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, dan pemberantasan korupsi juga memperlihatkan hubungan dengan pilihan calon presiden.
INFORMASI.COM, Jakarta - Elektabilitas Presiden Prabowo Subianto merosot menjadi 9,8 persen dalam survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 1–10 Oktober 2026. Penurunan ini beriringan dengan evaluasi publik yang cenderung negatif terhadap kinerja pemerintahan, kondisi ekonomi-politik, penegakan hukum, serta sejumlah program prioritas pemerintah.
Dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto hanya mencapai 5 persen di kalangan responden yang menilai upaya pemerintah memperbaiki harga kebutuhan pokok semakin buruk. Sebaliknya, dukungan kepada Prabowo mencapai 20 persen di antara responden yang menilai upaya pemerintah dalam persoalan tersebut semakin baik.
Temuan itu tercantum dalam laporan survei nasional SMRC pada 1–10 Oktober 2026. Survei tersebut membandingkan pilihan calon presiden dengan penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam menangani sejumlah masalah mendesak.
Penilaian Terhadap Penanganan Harga Kebutuhan Pokok
| Penilaian responden | Proporsi responden | Dukungan kepada Prabowo | Memilih calon lain |
| Upaya pemerintah semakin baik | 19,7% | 20% | 65% |
| Tidak ada perubahan | 28,3% | 11% | 77% |
| Upaya pemerintah semakin buruk | 50,6% | 5% | 81% |
Sumber: SMRC, Oktober 2026. Angka belum tentu berjumlah 100 persen karena ada responden yang belum menentukan pilihan atau tidak menjawab serta pembulatan.
Lebih dari separuh responden dalam tabel tersebut menilai upaya pemerintah memperbaiki harga kebutuhan pokok semakin buruk. Di kelompok ini, dukungan kepada Prabowo hanya 5 persen.
Perbedaan dukungan itu memperlihatkan hubungan antara penilaian terhadap persoalan ekonomi sehari-hari dan pilihan calon presiden. Namun, survei tidak membuktikan bahwa penilaian terhadap harga kebutuhan pokok menjadi satu-satunya penyebab perubahan elektabilitas.
Penilaian soal Lapangan Kerja dan Kemiskinan
SMRC menemukan perbedaan dukungan yang juga terlihat dalam penilaian terhadap penyediaan lapangan kerja. Dukungan kepada Prabowo mencapai 20 persen di antara responden yang menilai upaya pemerintah menyediakan lapangan kerja semakin baik. Angkanya 4 persen pada kelompok yang menilai tidak ada perubahan dan 8 persen pada kelompok yang menilai upaya pemerintah semakin buruk.
| Penilaian terhadap upaya pemerintah | Semakin baik | Tidak ada perubahan | Semakin buruk |
| Dukungan Prabowo terkait harga kebutuhan pokok | 20% | 11% | 5% |
| Dukungan Prabowo terkait penyediaan lapangan kerja | 20% | 4% | 8% |
| Dukungan Prabowo terkait pengurangan kemiskinan | 18% | 7% | 7% |
| Dukungan Prabowo terkait pemberantasan korupsi | 14% | 7% | 9% |
Sumber: SMRC, Oktober 2026. Persentase merupakan dukungan kepada Prabowo di dalam kelompok responden berdasarkan evaluasi mereka terhadap masing-masing upaya pemerintah.
Pola dukungan tidak seragam pada setiap persoalan. Dalam penilaian terhadap pemberantasan korupsi, misalnya, dukungan kepada Prabowo tercatat 14 persen di kelompok yang menilai upaya pemerintah semakin baik, 7 persen di kelompok yang menilai tidak ada perubahan, dan 9 persen di kelompok yang menilai semakin buruk.
Karena itu, data tidak bisa disederhanakan menjadi kesimpulan bahwa seluruh responden yang menilai kinerja pemerintah memburuk pasti meninggalkan Prabowo. Setiap persoalan memiliki distribusi jawaban dan pola dukungan tersendiri.
Evaluasi Publik dan Pilihan Politik
Dalam simulasi semi-terbuka dengan 24 nama calon presiden, Prabowo memperoleh dukungan 9,8 persen. Dedi Mulyadi berada di posisi teratas dengan 35,5 persen, disusul Anies Baswedan dengan 10,3 persen dan Gibran Rakabuming Raka sebesar 8,4 persen.
SMRC menyimpulkan bahwa elektabilitas Prabowo berhubungan dengan penilaian publik terhadap kinerja pemerintah dalam mengatasi masalah mendesak. Hubungan statistik tersebut tidak membuktikan bahwa satu masalah tertentu secara langsung menyebabkan perubahan pilihan politik.
Survei nasional ini melibatkan 1.213 responden. Margin of error diperkirakan sebesar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, dengan asumsi sampel acak sederhana.