- • Presiden Prabowo Subianto meresmikan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) pada 22 Oktober 2026.
- • Dewan ini dimaksudkan untuk memperluas kebijakan keuangan dari akses layanan menjadi kesejahteraan keluarga.
- • Pemerintah menyoroti kesenjangan antara inklusi keuangan yang mencapai 93,61 persen dan literasi keuangan sebesar 69,57 persen pada 2026.
INFORMASI.COM, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto meresmikan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Pembentukan lembaga ini menandai perubahan arah kebijakan pemerintah, dari memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan menjadi memastikan keluarga mampu mengelola keuangan dan menghadapi tekanan ekonomi.
Prabowo meresmikan pembentukan DNKK dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD). Ia menandai peresmian tersebut dengan menekan tombol sirene, didampingi sejumlah pejabat pemerintah dan pimpinan lembaga keuangan.
“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Kamis, 22 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan,” ujar Prabowo.
Hadir dalam peresmian tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, dan Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti.
Dari Punya Rekening ke Kesejahteraan Keluarga
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, pembentukan DNKK merupakan perubahan kelembagaan dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2026. Perubahan tersebut memperluas sasaran kebijakan agar tidak berhenti pada keterlibatan masyarakat dalam sistem keuangan formal.
“Kalau Dewan Nasional Keuangan Inklusif hanya inklusivitas, Pak, hanya keterlibatan masyarakat mempunyai rekening. Tetapi Bapak Presiden sudah merubah orientasinya menjadi kesejahteraan keuangan keluarga, Pak,” kata Airlangga dalam laporannya kepada Presiden.
Pemerintah kini menempatkan keluarga sebagai pusat perhatian karena rumah tangga merupakan unit ekonomi terkecil dalam masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, kebijakan keuangan tidak hanya berorientasi pada jumlah masyarakat yang memiliki rekening, tetapi juga pada kondisi keuangan keluarga dan manfaat yang mereka rasakan dari layanan keuangan.
“Jadi kalau kita bicara ekonomi makro, yang diluncurkan Pak Presiden di sini adalah keluarga per keluarga. Ekonomi terkecil di masyarakat kita adalah ekonomi keluarga,” ujar Airlangga.
Inklusi Keuangan 93,61 Persen, Literasi Baru 69,57 Persen
Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK 2026 yang disampaikan Airlangga menunjukkan, tingkat inklusi keuangan Indonesia mencapai 93,61 persen. Sementara itu, tingkat literasi keuangan tercatat sebesar 69,57 persen.
| Indikator keuangan | Capaian 2026 |
| Inklusi keuangan | 93,61 persen |
| Literasi keuangan | 69,57 persen |
| Selisih kedua indikator | 24,04 poin persentase |
Data tersebut memperlihatkan bahwa tingkat inklusi keuangan lebih tinggi 24,04 poin persentase dibandingkan tingkat literasi keuangan. Inklusi keuangan menggambarkan akses atau penggunaan layanan keuangan, sedangkan literasi keuangan berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam mengelola keuangan.
Pemerintah menjadikan kesejahteraan keuangan keluarga sebagai orientasi baru kebijakan untuk memperluas perhatian dari akses menuju kemampuan mengelola uang. Namun, angka inklusi dan literasi tersebut belum dengan sendirinya menggambarkan kondisi seluruh keluarga, termasuk kemampuan mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari, menghadapi keadaan darurat, dan menjaga kestabilan keuangan.
Prabowo Pimpin DNKK, Airlangga Jadi Ketua Harian
Dalam struktur DNKK, Prabowo menjabat sebagai ketua, sedangkan Airlangga menjalankan tugas sebagai ketua harian. Kepemimpinan dewan juga melibatkan OJK, Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan, bersama sejumlah menteri yang menjadi anggota.
Airlangga menjelaskan, pelaksanaan kebijakan kesejahteraan keuangan keluarga akan mencakup tiga aspek utama, yakni financial wellness, financial resilience, dan financial security.
Financial wellness berkaitan dengan kualitas kondisi keuangan seseorang atau keluarga. Financial resilience mengacu pada kemampuan menghadapi guncangan ekonomi, sedangkan financial security berkaitan dengan rasa aman dalam mengelola keuangan.
Pemerintah juga telah menyiapkan strategi nasional terkait kesejahteraan keluarga. Di tingkat daerah, pelaksanaannya diarahkan pada penguatan literasi keuangan dan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Melalui DNKK, pemerintah memperluas fokus kebijakan keuangan hingga tingkat rumah tangga. Tantangannya bukan hanya memperluas akses masyarakat terhadap produk keuangan, melainkan juga memastikan keluarga memiliki pengetahuan, ketahanan, dan keamanan yang memadai dalam mengelola keuangan.