- • Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan 700 BUMN hingga Desember 2026.
- • Prabowo menyebut 364 perusahaan telah dikonsolidasikan, ditutup, atau dirampingkan hingga 22 Oktober 2026.
- • Perusahaan yang merugi, tidak efisien, dan memalsukan laporan keuangan menjadi sasaran pembenahan.
INFORMASI.COM, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan 700 badan usaha milik negara (BUMN) hingga Desember 2026. Pemerintah akan memusatkan pengelolaan aset negara pada perusahaan yang dinilai efisien dan mampu memberikan keuntungan bagi rakyat, sementara perusahaan yang terus merugi atau bermasalah dalam laporan keuangannya menjadi sasaran penertiban.
Prabowo menyampaikan target tersebut saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
“Yang tidak efisien, yang merugi, yang selama ini buat laporan keuangan palsu, kita tutup. Konsentrasi kepada BUMN yang menghasilkan untuk rakyat,” kata Prabowo dalam sambutannya.
Menurut Prabowo, pemerintah telah mengonsolidasikan, menutup, dan merampingkan sekitar 364 perusahaan dari total 1.074 BUMN yang disebutkannya. Pemerintah akan melanjutkan langkah tersebut hingga mencapai target penutupan yang telah ditetapkan pada akhir tahun.
“Dari 1.000 BUMN, 1.074, kita sudah konsolidasi, sudah tutup, sudah streamlining. Kita sudah kurang lebih 360, 364 ya, sampai tadi malam. Sampai Desember yang akan datang, sasaran kita 700 akan kita tutup,” ujar Prabowo.
Namun, Prabowo tidak merinci nama perusahaan yang masuk daftar penutupan maupun pembagian jumlah perusahaan yang telah ditutup, dikonsolidasikan, dan dirampingkan.
Pembenahan BUMN dan Pasal 33 UUD 1945
Prabowo menempatkan restrukturisasi BUMN sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola perekonomian nasional. Ia menilai pengelolaan kekayaan negara selama puluhan tahun mengalami kebocoran sehingga pemerintah perlu mengubah pendekatan dalam mengelola aset dan kegiatan usaha milik negara.
“Sekian puluh tahun kekayaan kita bocor, luar biasa. Tapi kita sekarang berani. Kita ubah, kita kembali ke Pasal 33 dan 34 Undang-Undang 1945. Pengalihan ini, perbaikan ini tidak bisa seketika,” kata Prabowo.
Pasal 33 UUD 1945 mengatur prinsip perekonomian nasional dan penguasaan negara atas cabang produksi serta sumber daya alam yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Sementara itu, Pasal 34 mengatur tanggung jawab negara terhadap fakir miskin, anak-anak terlantar, dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Dalam kerangka tersebut, Prabowo menekankan bahwa pengelolaan perusahaan negara harus berorientasi pada manfaat ekonomi bagi masyarakat, bukan sekadar mempertahankan keberadaan perusahaan.
Ia juga menyatakan bahwa pemerintah mulai melihat perbaikan kinerja setelah dua tahun menjalankan berbagai kebijakan efisiensi. Prabowo menyebut sejumlah BUMN yang sebelumnya tidak mampu mencetak keuntungan kini mulai menghasilkan laba.
“Tapi kita sudah buktikan dalam dua tahun kita bekerja, sudah kita buktikan. BUMN-BUMN yang rugi terus, kita tutup. Yang tadinya tidak bisa untung, sekarang sudah untung. Ada yang untung 900 persen, ada yang 200 persen, ada yang 300 persen. Kita bertekad sekarang untuk efisiensi,” ujar Prabowo.
Meski menyebut kenaikan keuntungan hingga 900 persen, Prabowo tidak mengidentifikasi perusahaan yang mengalami peningkatan tersebut ataupun menyampaikan nilai keuntungan sebelum dan sesudah perbaikan. Karena itu, angka tersebut belum dapat digunakan untuk membandingkan kinerja masing-masing perusahaan secara terperinci.
Perusahaan Pelanggar Karhutla Terancam Kehilangan Izin
Selain membenahi BUMN, Prabowo memperingatkan perusahaan pemegang konsesi yang berulang kali melanggar ketentuan terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia menyebut terdapat indikasi sejumlah perusahaan, termasuk perusahaan asing, perlu dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran yang terjadi di wilayah konsesi mereka.
Prabowo menyoroti perusahaan yang disebutnya telah melakukan pelanggaran hingga belasan kali. Ia meminta pemerintah tidak terus memberikan kesempatan kepada perusahaan yang berulang kali melanggar aturan.
“Kebakaran hutan, ternyata ada indikasi-indikasi banyak perusahaan asing yang ikut harus bertanggung jawab. Dikasih konsesi, sudah belasan tahun ada yang melanggar, tiga kali, empat kali. Melanggar tiga kali, empat kali, ada yang belasan kali, ada yang 19 kali melanggar. Ini menurut saya udah enggak usah lagi lah kalau dua kali melanggar cabut aja,” kata Prabowo.
Pernyataan tersebut menegaskan dorongan Presiden agar pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap pemegang konsesi. Namun, ia tidak menyebutkan nama perusahaan yang dimaksud maupun lokasi konsesi yang diduga mengalami pelanggaran berulang.
Pencabutan izin, sebagaimana disampaikan Prabowo, menjadi salah satu tindakan yang perlu dipertimbangkan terhadap perusahaan yang terbukti berulang kali melanggar aturan.
Prabowo Dorong Anak Muda Indonesia Kelola Perkebunan
Prabowo juga mendorong pemerintah menyiapkan sumber daya manusia Indonesia untuk mengelola perkebunan dan usaha lain yang selama ini berada di bawah pengelolaan perusahaan pemegang konsesi.
Ia meminta pemerintah daerah bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk mengidentifikasi generasi muda yang memiliki kemampuan di bidang pengelolaan usaha dan sumber daya alam. Menurut Prabowo, peningkatan pendidikan dan keterampilan menjadi bagian penting agar masyarakat Indonesia dapat mengambil peran lebih besar dalam kegiatan ekonomi nasional.
“Nanti daerah-daerah, fakultas-fakultas, cari anak-anak muda yang bagus-bagus. Masa orang Indonesia enggak bisa mengelola perkebunan-perkebunan itu. Mungkin lebih baik kita kelola daripada mereka karena kita cinta tanah air kita,” ujar Prabowo.
Ia juga meminta gubernur dan bupati memperkuat pendidikan masyarakat agar tenaga kerja lokal memiliki kapasitas untuk mengelola perkebunan secara profesional.
“Edukasi penting. Para gubernur, para bupati, edukasi. Harus kita ajarkan rakyat kita,” kata Prabowo.
Dengan demikian, agenda yang disampaikan Prabowo mencakup dua sasaran sekaligus: merampingkan perusahaan negara yang dinilai tidak produktif dan memperbesar peran sumber daya manusia Indonesia dalam pengelolaan sumber daya alam. Pelaksanaan kedua agenda tersebut akan bergantung pada proses restrukturisasi perusahaan, penegakan aturan terhadap pemegang konsesi, serta kesiapan tenaga kerja yang akan mengambil peran dalam pengelolaan usaha.